Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sekaligus Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bersama Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas perbaikan kinerja kepolisian. Termasuk pula strategi pelayanan terhadap masyarakat menyangkut isu-isu terbaru.
"Kompolnas itu mitra kerja untuk kemajuan polisi ke depan. Jadi segala sesuatunya dikomunikasikan secara kebersamaan," ujar Mahfud di Kantor Kompolnas, Jakarta, Selasa (9/3).
Mahfud yang juga menjabat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini menjelaskan sinergi Kompolnas dan kepolisian bertujuan meningkatkan kinerja instansi yang dipimpin Listyo. Persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat luas akan dibahas terlebih dahulu sebelum disebarluaskan.
"Kemudian ekspose kalau ada masalah-masalah tidak diledakkan dulu ke luar," jelasnya.
Menurut dia, langkah lain yang disepakati dalam pertemuan itu yakni mendongkrak kinerja kepolisian. Salah satunya lewat penerapan visi Kapolri mengenai strategi kerja yang presisi.
Baca juga: Pasien sembuh COVID-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.656
"Presisi yang dikemukakan oleh Pak Listyo Sigit itu terjemahannya ke dalam kegiatan operasional apa, kelembagaan apa, tadi sudah dijelaskan semua bagus," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Mahfud juga mengatakan Kompolnas dan Polri membahas sejumlah isu yang tengah mencuat salah satunya Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Sayangnya Mahfud tidak menjelaskannya secara rinci.
"Intinya kita membangun Polri masa depan yang humanis, konstruktif sebagai terjemahan dari Presisi," tegas Mahfud.
Sementara itu Listyo mengatakan diskusi dengan Kompolnas juga membahas evaluasi dan saran terhadap kinerja yang telah dan akan dilakukan kepolisian. Kompolnas diharapkan terus memberi masukan guna perbaikan kinerja kepolisian.
"Kami sepakat untuk melakukan sinergi yang lebih kuat lagi dan tentunya kami selalu terbuka untuk mendapatkan masukan, dan memberikan ruang terhadap peran Kompolnas untuk perbaikan institusi polri," tutupnya. (OL-4)
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD berpendapat, posisi Indonesia semestinya berempati terhadap Iran.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memberikan catatan terkait masa jabatan Kapolri yang tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved