Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENKO Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Wacana revisi itu mencuat lantaran pasal-pasal karet dalam UU ITE dan penerapannya dinilai tak semakin baik.
"Pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi UU ITE," ucap Mahfud melalui cuitannya di Twitter, Senin (15/2) malam.
Mahfud mengatakan pada 2007-2008 ketika UU ITE dibentuk, banyak yang mengusulkan dengan penuh semangat terkait penyusunan beleid itu. Namun, jika UU ITE sekarang dianggap tidak baik lantaran banyak pasal karet, pemerintah membuka peluang untuk merevisinya.
"Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet mari kita buat resultante baru dengan merevisi UU tersebut. Bagaimana baiknya lah ini kan demokrasi," tambah Mahfud.
Sinyal soal revisi UU ITE sebelumnya dingkapkan Presiden Joko Widodo. Jokowi menyoroti belakangan banyak kalangan masyarakat yang saling membuat laporan ke polisi merujuk UU ITE. Hal itu sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.
Jokowi pun meminta Kapolri beserta seluruh jajaran untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan terkait UU ITE. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2).
"Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas," kata Presiden.
Jokowi juga menyatakan apabila keberadaan UU ITE tersebut dirasakan belum memberikan rasa keadilan, ia akan meminta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE khususnya pada pasal-pasal yang kerap dinilai mengandung multitafsir.
"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ucapnya. (Dhk/OL-09)
Mahfud berjanji hasil audensi dirinya dengan para keluarga korban tragedi Kanjuruhan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
Menpora Zainudin Amali mengatakan pengamanan Israel yang menjadi negara peserta Piala Dunia U-20 di Indonesia sedang dibahas oleh Kemenkopolhukam.
Menkopolhukam Mahfud MD menilai PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah mempersiapkan dan mengantisipasi arus mudik dengan baik.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tampaknya tidak lagi berpikir untuk melakukan pembenahan sektor hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
Isu adanya pengungsi tambahan yang berasal dari Cisarua dibantah oleh Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kemenkopolhukam
Seruan ini adalah bentuk keprihatinan sivitas akademika dan alumni Unpad atas kondisi bangsa dan kondisi demokrasi yang merugikan rakyat.
Tindakan cawe-cawe serta penyalahgunaan kekuasan dalam Pemilu 2024 merupakan tindakan tidak terhormat
pilkada langsung harus dipertahankan karena melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin
PUASA Ramadan identik dengan wadah pembentukan kepribadian. Ia tidak sebatas ritual tahunan yang tata pelaksanaannya sudah jelas dan selalu diulang setiap tahunnya.
TURUNNYA kualitas demokrasi Indonesia tidak lepas dari rendahnya sikap saling percaya (trust) di kalangan komponen bangsa.
WAKTU pemilihan presiden/wakil presiden dan anggota legislatif tinggal tiga minggu lagi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved