Mahfud Minta KPK Jangan Terombang Ambing Opini

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak terombang ambing oleh opini. Menurutnya, lembaga antirasuah itu tidak perlu mengeluarkan pernyataan terhadap penilaian baik atau buruk.

"KPK harus tetap berpijak pada statement pimpinan KPK sendiri, 'Biar kami dituding lemah atau tidak baik, tapi kami akan berusaha berbuat baik'," kata Mahfud melalui akun media sosial Twitter @mohmahfudmd, Minggu (28/2).

Lewat cara itu, Mahfud mengatakan masyarakat akan berbicara berdasarkan fakta dan data. Ia juga menyebut upaya melemahkan KPK selalu terjadi di setiap periode. Namun, Mahfud percaya lembaga yang didirikan pada 2002 itu tetap tegar.

"Karena sistem dan mekanisme KPK kuat," ujarnya.

Baca juga: KPK Tetapkan Nurdin Tersangka Suap Proyek Infrastruktur

Selain sistem yang kuat, ia juga percaya pada kredibilitas Dewan Pengawas KPK dan bekal pemerintah untuk KPK berupa Perpres untuk melakukan supervisi terhadap kasus-kasus yang ditangani Kejaksaan Agung maupun Kepolisian.

Mahfud mengatakan hal tersebut setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka. Nurdin diduga menerima hadiah atau janji dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel TA 2020-2021.

Dalam OTT itu, KPK menyita uang senilai Rp2,2 miliar yang diduga diberikan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto ke Nurdin melalui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Edhy Rahmat.

Sosok Nurdin selama ini dinilai sebagai pemimpin daerah berprestasi dan antikorupsi. Bahkan saat dirinya menjabat sebagai Bupati Bantaeng pada 2017, Nurdin sempat dianugerahi Bung Hata Anti-Corruption Award (BHACA).(OL-5)