Mahfud Ingin Keamanan Laut Ditangani Secara Sinergi

MENTRI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Mahfud MD meminta semua pihak yang berwenang dalam menjaga keamanan laut untuk meningkatkan kerja sama. Wilayah bahari mesti terjaga dan memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan rakyat.

"Tadi rapat koordinasi nasional Bakamla seluruh Indonesia untuk lebih mensinergikan dan memantapkan langkah-langkah kita ke depan," ujarnya usai menghadiri Rapat Pimpinan Tahun 2021 Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di Markas Besar Bakamla RI, Jakarta, Selasa (16/3).

Menurut Mahfud terdapat dua persoalan yang mesti segera dituntaskan oleh Bakamla dan lembaga lain dalam menjaga keamanan laut. Pertama masalah koordinasi dengan institusi-institusi lain. Presiden Jokowi sejak 2016 sudah mengarahkan semua lembaga/kementerian agar secara perlahan tapi pasti meningkatkan koordinasi.

"Ini koordinasi istilahnya. Jadi Bakamla menjadi sentral koordinasi. Koordinasi saja, tidak akan mengurangi kewenangan masing-masing agar semuanya bisa terpadu langkah kita di dalam mengamankan laut," paparnya.

Kedua, kata dia, tata kelola keuangan Bakamla yang belum baik mesti menjadi cambuk untuk melakukan perubahan.

"Dulu mungkin masih baru atau apa, tadi saya sudah menyampaikan, coba mulai tahun ini ditata, sehingga tidak lagi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu memberikan opini disclaimer dan itu insya Allah bisa dilakukan karena sekarang," paparnya.

Mahfud menilai persoalan kedua itu ditangani serius terlihat dari tata kelola keuangan jauh lebih terbuka.

"Ini penting, administrasi itu. Kadang kala sering kali kesalahan itu ada di administrasi saja, sehingga lalu kesalahannya menjadi fatal. Sekarang sudah diperbaiki," jelasnya.

Menurut dia, Bakamla sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan keselamatan di laut memiliki sejumlah tugas internal. Pertama pembinaan personal.

"Selanjutnya kelengkapan alat utama seperti kapal, radar laut udara kan harus saling mendukung. Kemudian anggaran dari negara, kemudian yang paling penting adalah bagaimana membuat aturan-aturan yang lebih menjamin koordinasi," ungkapnya.

Mahfud mengatakan, Indonesia yang memiliki laut lebih luas dari darat sangat bergantung pada lembaga seperti Bakamla. Budaya bahari mesti diperkuat dan dijunjung oleh semua elemen bangsa.

Salah satu nilainya, kata dia, budaya egaliter atau kerja sama dan rukun. "Seperti kita melihat laut dari jauh meski ombaknya besar tapi dilihat dari jauh kan rata, rukun orangnya. Jangan ikut budaya kontinen. Karena budaya kontingen budaya daratan itu budaya eropa di mana orang harus saling bermusuhan, cari menang kalah dan sebagainya," pungkasnya. (Cah/OL-09)