Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
Di saat kondisi Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan kasus, beberapa negara pun sudah memberikan bantuan.
MASYARAKAT Indonesia menaruh harapan lebih akan kehidupan politik, hukum, hak asasi manusia (HAM) dan keamanaan (polhukam) yang lebih baik sehat
Menurut Menko Polhukam, seluruh sendi kehidupan dituntut untuk terus berjalan dengan mengadaptasi perubahan akibat pandemi covid-19.
Pulau ini termasuk salah satu pulau terluar dan terletak di Selat Singapura yang perlu mendapat perhatian khusus karena letaknya yang sangat dekat dengan Singapura.
Mahfud mengatakan pendekatan resultante sangat tepat untuk digunakan dalam mengambil keputusan dan pembuatan UU.
Penyusunan revisi KUHP menggunakan pendekatan resultante atau keputusan yang mewakili kepentingan bersama yang berbeda-beda.
Dari diskusi yang dilakukan, Kemenkumham bersama seluruh pihak yang terlibat menyepakati dua hal.
Menko Polhukam Mahfud MD mengajak kelompok gerakan politik di Papua yang menginginkan kemerdekaan untuk berembuk.
Hal itu disampaikan Mahfud seusai mendengar laporan dari perwakilan petugas lapangan di sejumlah wilayah, dalam halalbihalal secara virtual pada Jumat (14/5) ini.
Menurut Menkpolhukam, kebijakan ekonomi banyak diintervensi oleh politik yang memiliki unsur demokratis tapi juga korupsi
Menko Polhukam Mahfud MD menyambangi KPK meminta data terkait aset kasus BLBI yang sebelummya pernah diusut KPK.
Mahfud mengaku bingung dengan masyarakat yang tidak setuju kasus BLBI dipegang pemerintah
Mahfud MD meminta KPK menjadi pemantau penagihan utang BLBI yang dilakukan satgas BLBI dan menjaga independensi lembaga antikorupsi itu.
Menko Polhukkam Mahfud MD mengatakan demokrasi yang umumnya disebut sebagai penghapus korupsi, sebaliknya menjadi jembatan untuk melakukan korupsi.
PEMERINTAH sangat memerlukan kebebasan pers untuk kelangsungan demokrasi di Indonesia.
Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri melarang masyarakat untuk bepergian. Bantuan kebijakan kepala daerah diperlukan untuk membuat larangan itu makin kuat.
Menurut Mahfud, kondisi daerah yang stabil juga sangat menentukan jalannya roda pemerintahan.
KPK perlu melihat SPPTI yang saat ini sudah tergabung lebih dari 212 kabupaten/kota dalam database penanganan perkara.
Pemerintah sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan BLBI pada 6 April 2021.
Ia mengatakan Keppres itu menyusul putusan MA yang menyatakan kebijakan BLBI sudah benar meskipun dalam kenyataannya disalahgunakan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved