Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menekankan pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dalam Sistem Database Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPTI). Sistem ini sudah berjalan untuk kejaksaan, kepolisian, dan Mahkamah Agung. Ini berguna untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kongkalikong penanganan perkara.
"Saya berpikir kerja sama SPPTI ini agar masyarakat tahu sudah sampai mana perkara, sehingga supervisi KPK menjadi lebih mudah. KPK punya wewenang mensupervisi perkara yang tidak lancar di kejaksaan dan kepolisian, KPK lebih lancar jika bergabung," ujar Mahfud saat memberikan arahan pada Peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 yang dilakukan secara daring di Jakarta, (13/4).
Mahfud mengatakan terkait Stranas Pencegahan Korupsi, KPK perlu melihat SPPTI yang saat ini sudah tergabung lebih dari 212 kabupaten/kota dalam database penanganan perkara. Meski saat ini baru menangani tindak pidana umum, jaringan ini dirancang agar dapat menangani juga perkara korupsi, narkoba, kejahatan anak, dan lainnya.
Ia juga mengapresiasi KPK yang melakukan pencegahan, penyuluhan hukum, dam bimbingan teknis dalam pengelolaan anggaran. "Pencegahan dan penindakan menjadi satu kesatuan amanat UU yang harus dilakukan KPK. Saya terkesan tahun kemarin laporan tahunan KPK yang berhasil menyelamatkan aset dan kekayaan negara dari korupsi sebesar lebih dari Rp570 triliun," paparnya.
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengapresiasi kiprah KPK selama ini yang bisa berperan penting dalam pemberantasan korupsi. "Adalah tugas sejarah sejak memasuki era reformasi, negeri ini punya semangat menumpas korupsi, sehingga dengan semangat itulah KPK dibentuk.” (OL-14)
KPK memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK tengah menyelidiki asal-usul sepeda motor milik orang lain yang ditemukan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan disita oleh penyidik pada 10 Maret 2025.
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Boyamin sebelumnya pernah mengajukan gugatan praperadilan penyidikan kasus suap Harun Masiku pada 2024 lalu. Dia mengatakan akan kembali mengajukan gugatan pada Agustus mendatang.
Penyidik mengusut bukti elektronik, untuk mendalami alur perintah suap terhadap para tersangka dalam kasus ini.
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved