Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKO Polhukam Mahfud MD selaku Pengarah Satgas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahfud menyambangi KPK meminta data terkait aset kasus BLBI yang sebelummya pernah diusut KPK.
"Kami dapat dokumen dari KPK tentang ini (BLBI). Banyak sekali," kata Mahfud di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/4).
Mahfud bersama jajaran Satgas BLBI bertemu pimpinan KPK juga untuk memastikan duduk perkara kasus pidana itu yang sempat diusut kemudian dihentikan.
Mahfud mengatakan pemerintah saat ini telah mengklasifikasi aset jaminan kasus BLBI tersebut dan menyisir aset yang bisa segera dieksekusi.
"Barang jaminannya sudah ada sekarang karena sudah selesai kami klasifikasi mana yang bisa dieksekusi sekarang, mana yang bisa ditagih dalam bentuk tunai dan sebagainya," kata Mahfud.
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan komisi antirasuah mendukung kebijakan pemerintah terkait Satgas BLBI. Meski tak masuk ke dalam tim itu, KPK tetap akan memberi dukungan yang diperlukan pemerintah untuk menuntaskan kasua itu dari sisi perdata.
"Kita jelaskan dan men-support. Kita mendukung kebijakan pemerintah," kata Firli. (Dhk/OL-09)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved