Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MENKO Polhukam Mahfud MD selaku Pengarah Satgas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahfud menyambangi KPK meminta data terkait aset kasus BLBI yang sebelummya pernah diusut KPK.
"Kami dapat dokumen dari KPK tentang ini (BLBI). Banyak sekali," kata Mahfud di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/4).
Mahfud bersama jajaran Satgas BLBI bertemu pimpinan KPK juga untuk memastikan duduk perkara kasus pidana itu yang sempat diusut kemudian dihentikan.
Mahfud mengatakan pemerintah saat ini telah mengklasifikasi aset jaminan kasus BLBI tersebut dan menyisir aset yang bisa segera dieksekusi.
"Barang jaminannya sudah ada sekarang karena sudah selesai kami klasifikasi mana yang bisa dieksekusi sekarang, mana yang bisa ditagih dalam bentuk tunai dan sebagainya," kata Mahfud.
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan komisi antirasuah mendukung kebijakan pemerintah terkait Satgas BLBI. Meski tak masuk ke dalam tim itu, KPK tetap akan memberi dukungan yang diperlukan pemerintah untuk menuntaskan kasua itu dari sisi perdata.
"Kita jelaskan dan men-support. Kita mendukung kebijakan pemerintah," kata Firli. (Dhk/OL-09)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved