Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepala daerah konsisten melarang warga mereka mudik. Aturan yang dibuat kepala daerah diharap senada dengan pemerintah pusat.
"Kita membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Mahfud melalui telekonferensi di Jakarta, Rabu (14/4).
Mahfud mengatakan pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri melarang masyarakat untuk bepergian. Bantuan kebijakan kepala daerah diperlukan untuk membuat larangan itu makin kuat.
Baca juga: PPKM Diklaim Efektif, Penanganan Pandemi Terus Membaik
"Sinergi sangatlah penting karena tanpa bersinergi, kebijakan antara pusat dan daerah mustahil diimplementasikan," tutur Mahfud.
Mahfud berharap seluruh kepala daerah paham dengan aturan larangan mudik.
Kepala daerah diharap mengutamakan keselamatan masyarakat di tengah pandemi.
"Kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan mandataris rakyat yang perlu kita jaga legitimasinya," pungkas Mahfud. (OL-1)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Jika sebelumnya banyak masyarakat yang baru memesan tiket satu minggu sebelum keberangkatan, tahun ini tren pemesanan justru melonjak sejak dini.
Salah satu risiko yang paling sering diabaikan saat meninggalkan kendaraan untuk mudik adalah penurunan daya aki atau aki soak.
Warga KTP non-DKI bisa ikut Mudik Gratis DKI Jakarta 2026! Simak syarat pendaftaran, jadwal kluster tujuan, dan lokasi keberangkatan di sini. Kuota bus bertambah!
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk membuka kesempatan bagi masyarakat di luar Jakarta untuk mengikuti program Mudik Gratis 2026
Mudik Lebaran membutuhkan perencanaan keuangan yang matang. Simak tips budgeting, cara mengatur THR, dan strategi menjaga cashflow keluarga agar tetap sehat selama libur Idul Fitri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved