Senin 12 April 2021, 14:45 WIB

Alasan Pemerintah di Balik Keppres BLBI

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Alasan Pemerintah di Balik Keppres BLBI

MI/Fransisco Carollio.
Buronan BLBI yang juga terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra (memakai rompi oranye).

 

PEMERINTAH mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 6 April 2021. Ini dilakukan untuk mengambil aset senilai Rp109 triliun usai dipastikan Mahkamah Agung (MA) bahwa kasus ini masuk ranah perdata.

"(Keppres itu terbit) karena dana BLBI itu selama ini baru berupa jaminan surat, uang, deposito, dan sebagainya. Belum dieksekusi karena menunggu putusan MA," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangan resmi, Senin (12/4).

Ia mengatakan Keppres itu menyusul putusan MA yang menyatakan kebijakan BLBI sudah benar meskipun dalam kenyataannya disalahgunakan. Untuk menarik kerugian tersebut, pemerintah memandang perlu untuk mengeksekusi aset para penerimanya.

"Apakah dalam penanganannya benar atau tidak, MA sekarang sudah mengeluarkan putusan yang tidak bisa kita tolak dan itu urusan MA," katanya.

Menurut Mahfud, pemerintah mempersilakan masyarakat yang memiliki bukti kasus korupsi BLBI menyerahkannya ke penegak hukum. "Tapi bagi pemerintah, kebijakan BLBI pada 1998 sudah selesai. Itu dianggap benar meskipun negara rugi karena situasinya menghendaki itu. Kemudian RD (release and discharge) pada 2004 menurut usulan putusan MA sudah selesai," paparnya.

Mahfud mengatakan berdasarkan putusan MA, kebijakan BLBI nihil kasus pidana sehingga negara fokus menempuhnya lewat jalur perdata. "Kami kembali ke perdata. Kami tagih sekarang," pungkasnya.

Dalam Keppres itu, bertindak sebagai pengarah meliputi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kemudian pelaksananya dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban sebagai Ketua Satgas. Dia dibantu oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia Feri Wibisono sebagai Wakil Ketua dan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sugeng Purnomo sebagai Sekretaris. (OL-14)

Baca Juga

MI/Tiyok

Besok, MKD Gelar Pleno Sikapi Laporan Terkait Azis Syamsuddin

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Senin 17 Mei 2021, 20:07 WIB
"Rapat pleno antara pimpinan dengan seluruh anggota MKD yang berjumlah 17 orang," ujar Ketua MKD DPR, Aboe Bakar...
MI/M Irfan

Polri dalami 30 Saksi Terkait Kasus Bupati Nganjuk

👤Kautsar Bobi 🕔Senin 17 Mei 2021, 20:01 WIB
"Tersangka NRH bupati Nganjuk sudah dilakukan pemeriksaan 11 saksi untuk yang bersangkutan," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen...
Ist/DPR

Puan Dorong Pemerataan Ketersediaan Vaksin di Seluruh Dunia

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 17 Mei 2021, 20:00 WIB
Solidaritas global menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil untuk mengatasi potensi memburuknya dampak pandemi Covid-19 di tengah...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Optimalkan Potensi Zakat, Ekonomi Bergerak

Berdasarkan data outlook zakat Indonesia pada 2021 yang dipublikasikan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat Indonesia mencapai Rp327,6 triliun.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya