Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Koordintor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak kelompok gerakan politik di Papua yang menginginkan kemerdekaan untuk berembuk. Kelompok ini, kata Mahfud, menjadi satu dari tiga lapis gerakan yang ada di Papua selain kelompok klandestin dan teroris.
"Di Papua itu ada tiga lapis gerakan. Satu, gerakan politik yang memang menyatakan saya ingin Papua begini, bahkan ada yang menyatakan Papua merdeka. Ayo kita berembuk, kita pendekatannya kesejahteraan dan kedamaian," ujar Mahfud di kantornya, Jakarta, Rabu (19/5).
Baca juga: Dalang Kerusuhan Papua, Victor Yeimo Diciduk Satgas Nemangkawi
Menurut Mahfud, pendekatan kesejahteraan dan kedamaian juga dilakukan terhadap kelompok klandestin. Kelompok ini bergerak secara diam-diam dan rahasia.
Sementara itu, pendekatan hukum dan keamanan ditujukan terhadap kelompok teroris yang menurut Mahfud minoritas.
"Ketiga, yang kecil ini dan ada nama-namannya ini, itulah yang kita sebut teroris. Jadi yang besar itu yang 90 persen mari kita ajak berembuk. Itulah sebabnya Presiden menurunkan Inpres (No. 9/2020)," jelas Mahfud.
Baca juga: Mahfud: Pemerintah Kedepankan Pendekatan Damai di Papua
Menurut Mahfud, kelompok teroris telah melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat sipil. Mereka merusak objek vital seperti membakar sekolah, pesawat, dan mengganggu operasional bandara. Terhadap kelompok teroris ini, pemerintah menerakan UU No. 5/2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.
Karena jumlah teroris di Papua minoritas, Mahfud mengatakan pemerintah belum berencana memberlakukan darurat sipil maupun militer.
"Karena kita akan menganggap ini sebenarnya tidak terlalu besar org-orang yang teridentifikasi, sehingga kita mengatakan orang itu lah terorisnya. Bukan Papua terorisnya, bukan juga orang Papua," tandas Mahfud. (Tri/OL-09)
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved