MENTERI Koordintor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak kelompok gerakan politik di Papua yang menginginkan kemerdekaan untuk berembuk. Kelompok ini, kata Mahfud, menjadi satu dari tiga lapis gerakan yang ada di Papua selain kelompok klandestin dan teroris.
"Di Papua itu ada tiga lapis gerakan. Satu, gerakan politik yang memang menyatakan saya ingin Papua begini, bahkan ada yang menyatakan Papua merdeka. Ayo kita berembuk, kita pendekatannya kesejahteraan dan kedamaian," ujar Mahfud di kantornya, Jakarta, Rabu (19/5).
Baca juga: Dalang Kerusuhan Papua, Victor Yeimo Diciduk Satgas Nemangkawi
Menurut Mahfud, pendekatan kesejahteraan dan kedamaian juga dilakukan terhadap kelompok klandestin. Kelompok ini bergerak secara diam-diam dan rahasia.
Sementara itu, pendekatan hukum dan keamanan ditujukan terhadap kelompok teroris yang menurut Mahfud minoritas.
"Ketiga, yang kecil ini dan ada nama-namannya ini, itulah yang kita sebut teroris. Jadi yang besar itu yang 90 persen mari kita ajak berembuk. Itulah sebabnya Presiden menurunkan Inpres (No. 9/2020)," jelas Mahfud.
Baca juga: Mahfud: Pemerintah Kedepankan Pendekatan Damai di Papua
Menurut Mahfud, kelompok teroris telah melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat sipil. Mereka merusak objek vital seperti membakar sekolah, pesawat, dan mengganggu operasional bandara. Terhadap kelompok teroris ini, pemerintah menerakan UU No. 5/2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.
Karena jumlah teroris di Papua minoritas, Mahfud mengatakan pemerintah belum berencana memberlakukan darurat sipil maupun militer.
"Karena kita akan menganggap ini sebenarnya tidak terlalu besar org-orang yang teridentifikasi, sehingga kita mengatakan orang itu lah terorisnya. Bukan Papua terorisnya, bukan juga orang Papua," tandas Mahfud. (Tri/OL-09)
