Mahfud: Pemerintah Kedepankan Pendekatan Damai di Papua

MENTERI Koordintor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam pembangunan di Papua. Ia menyebut pembangunan di Bumi Cenderawasih dilakukan secara komprehensif dan multidimensi, sesuai yang sudah digariskan dalam Inpres No. 9 Tahun 2020.

"Pemerintah secara umum menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan, tanpa senjata," ujar Mahfud di kantornya, Rabu (19/5).

Selain itu, pemerintah juga mengedepankan program afirmasi dalam membangun Papua. Menurut Mahfud, hal ini terejawantahkan dari rencana penaikkan dana otonomi khusus menjadi 2,2% dari plafon dana alokasi umum (DAU) di tahun depan. Saat ini, dana otsus Papua adalah 2% dari DAU.

Baca juga: Lagi, Baku-Tembak TNI-Polri dengan KKB di Papua

Dengan kenaikan itu, Mahfud menyitir perhitungan mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, yang menyebut belanja rata-rata setiap orang Papua 17 kali lebih besar dibanding rata-rata orang di luar Papua.

Ketentuan lain di bidang afirmasi adalah adanya ketentuan jabatan gubernur dan wakil gubernur harus diisi oleh Orang Asli Papua. Di samping itu, minimal 25% anggota DPRD Papua juga harus diisi oleh OAP. Mahfud menekankan tidak ada daerah lain di Indonesia yang memiliki ketentuan tersebut.

Di bidang pendidikan dan pemerintahan, OAP juga diperlakukan secara khusus. Calon mahasiswa asli Papua bisa diterima ke universitas terbaik di Indonesia seperti UI, ITB, dan UGM tanpa mengikuti seleksi. Ini dimungkinkan melalui program Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik).

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Ajak Gerakan Papua Merdeka Berembuk

"Di situ dengan sekadar rekomendasi dan syarat formal lulusan SMA formal. Bisa masuk di situ tanpa ikut tes yang umum karena diberi jatah program Adik Papua," jelas Mahfud.

Sementara di sektor pemerintahan, Mahfud menyebut Presiden Joko Widodo sudah menggariskan semua instansi kementerian atau lembaga setingkat kementerian, baik pusat maupun daerah, untuk merekrut OAP. Kebijakan ini tidak hanya difokuskan di Papua, melainkan juga daerah lain.

"Kita sudah cek ke TNI, Polri, itu sudah merekrut mereka dengan syarat-syarat khusus yang tidak berlaku syarat bagi orang lain," pungkas Mahfud. (OL-2)