Rabu 19 Mei 2021, 14:05 WIB

Mahfud: Pemerintah Kedepankan Pendekatan Damai di Papua

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Mahfud: Pemerintah Kedepankan Pendekatan Damai di Papua

Antara
Menko Polhukam, Mahfud MD

 

MENTERI Koordintor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam pembangunan di Papua. Ia menyebut pembangunan di Bumi Cenderawasih dilakukan secara komprehensif dan multidimensi, sesuai yang sudah digariskan dalam Inpres No. 9 Tahun 2020.

"Pemerintah secara umum menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan, tanpa senjata," ujar Mahfud di kantornya, Rabu (19/5).

Selain itu, pemerintah juga mengedepankan program afirmasi dalam membangun Papua. Menurut Mahfud, hal ini terejawantahkan dari rencana penaikkan dana otonomi khusus menjadi 2,2% dari plafon dana alokasi umum (DAU) di tahun depan. Saat ini, dana otsus Papua adalah 2% dari DAU.

Baca juga: Lagi, Baku-Tembak TNI-Polri dengan KKB di Papua

Dengan kenaikan itu, Mahfud menyitir perhitungan mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, yang menyebut belanja rata-rata setiap orang Papua 17 kali lebih besar dibanding rata-rata orang di luar Papua.

Ketentuan lain di bidang afirmasi adalah adanya ketentuan jabatan gubernur dan wakil gubernur harus diisi oleh Orang Asli Papua. Di samping itu, minimal 25% anggota DPRD Papua juga harus diisi oleh OAP. Mahfud menekankan tidak ada daerah lain di Indonesia yang memiliki ketentuan tersebut.

Di bidang pendidikan dan pemerintahan, OAP juga diperlakukan secara khusus. Calon mahasiswa asli Papua bisa diterima ke universitas terbaik di Indonesia seperti UI, ITB, dan UGM tanpa mengikuti seleksi. Ini dimungkinkan melalui program Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik).

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Ajak Gerakan Papua Merdeka Berembuk

"Di situ dengan sekadar rekomendasi dan syarat formal lulusan SMA formal. Bisa masuk di situ tanpa ikut tes yang umum karena diberi jatah program Adik Papua," jelas Mahfud.

Sementara di sektor pemerintahan, Mahfud menyebut Presiden Joko Widodo sudah menggariskan semua instansi kementerian atau lembaga setingkat kementerian, baik pusat maupun daerah, untuk merekrut OAP. Kebijakan ini tidak hanya difokuskan di Papua, melainkan juga daerah lain.

"Kita sudah cek ke TNI, Polri, itu sudah merekrut mereka dengan syarat-syarat khusus yang tidak berlaku syarat bagi orang lain," pungkas Mahfud. (OL-2)

 

Baca Juga

Pendam Cenderawasih

Kapolri: Waspadai Keamanan Jelang Natal dan Tahun Baru di Papua

👤Ant 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:58 WIB
"Mendekati akhir tahun, isu lokal meningkat eskalasinya. Peningkatan ini akan menimbulkan potensi gangguan keamanan,"...
Antara/Rivan Awal Lingga

Moeldoko Dengarkan Mahasiswa, Legislator : Jaga Marwah Demokrasi 

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:20 WIB
Menurut dia, penyikapan pemerintah terhadap masyarakat atau mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan mengedepankan persuasi perlu...
MI/Susanto

KPK Eksekusi Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

👤Ant 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:09 WIB
Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengurangi hukuman Amril dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara ditambah denda Rp300...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Amendemen Konstitusi antara Ambisi Elite dan Aspirasi Rakyat

Persepsi publik mengenai cara kerja presiden lebih mengharapkan pemenuhan janji-janji politik saat kampanye ketimbang bekerja berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya