LEBIH dari setahun pandemi covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini menyisakan banyak hikmah yang dapat diambil. Seperti ditekankan Menko Polhukam Mahfud MD.
"Kalau kita orang beragama, segala sesuatu yang diberikan Tuhan pasti ada hikmahnya. Di samping masalah berat covid-19, banyak hikmah yang bisa diambil," ujar Mahfud dalam seminar virtual, Sabtu (26/6).
Menurutnya, seluruh sendi kehidupan dituntut untuk terus berjalan dengan mengadaptasi perubahan akibat pandemi. Seperti sektor pendidikan, yang kini menerapkan pembelajaran daring, yang awalnya tidak pernah dilirik, bahkan sempat dilarang.
Baca juga: Presiden Tantang Kapolda Lipat Gandakan Kapasitas Vaksinasi
"Kelas jarak jauh sempat dilarang. Sekarang kita sadar, pendidikan bisa dilakukan dengan kreasi yang baru," imbuh Mahfud.
Kondisi serupa juga dialami sektor pemerintahan yang harus bergerak cepat menanggulangi kasus covid-19. Pun, alur birokrasi kini menjadi lebih sederhana, bahkan sulit dibayangkan sebelumnya.
"Pada awal pandemi, banyak K/L takut mengeluarkan uang, karena prosedurnya ketat sekali diatur BPK. Sehingga, ada yang mengadu ke saya. Bagaimana kami sudah punya anggaran, tapi mengeluarkannya itu aturannya harus begini-begitu. Kalau tidak diikuti, nanti menjadi temuan dan dikorupsikan," ungkap Mahfud.
Mahfud menjelaskan salah satu yang mengadu terkait hal itu ialah mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Keluhan itu kemudian didiskusikan dengan Ketua BPK Agung Firman Sampurna untuk dicari solusi.
Baca juga: Patuhi Larangan Mudik, Mahfud MD Tunda Sungkeman ke Ibunda
"Lalu, dibuat aturan yang lebih substantif sifatnya, tidak normalistik. Sekarang uang langsung saja dikirimkan ke rekening masing-masing, seperti bantuan langsung tunai," pungkasnya.
Perkara lain, lanjut Mahfud, koordinasi antarpemangku kebijakan yang menjadi lebih sederhana di tengah pandemi covid-19. Sebelumnya, untuk memecahkan masalah nasional, pemerintah pusat harus mengirim undangan kepada kepala daerah, agar datang ke Jakarta.
"Sekarang tidak, pemerintah pusat dan daerah bisa bertemu lewat virtual. Membahas masalah nasional dalam dua jam. Tanpa harus membutuhkan surat perjalanan dinas dan lainnya. Langsung kita bisa memonitor," kata dia.(OL-11)
