Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memutuskan untuk tidak mencabut Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan diskusi panjang bersama kementerian/lembaga terkait, sejumlah akademisi dan kelompok masyarakat.
"Kita putuskan bahwa UU ITE tidak akan dicabut," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Jumat (11/6).
Dari diskusi yang dilakukan, Kemenkumham bersama seluruh pihak yang terlibat menyepakati dua hal.
Yang pertama, harus ada pembuatan pedoman implementasi berupa kriteria-kriteria.
Baca juga: ICW Laporkan Firli Bahuri ke Dewas, Ini Respons KPK
Hal tersebut perlu dilakukan agar pasal-pasal di dalam UU ITE tidak tebang pilih, alias sama berlakunya untuk semua orang.
Yang kedua, melakukan revisi terbatas semantik secara redaksional terhadap pasal-pasal yang dianggap pasal karet.
"Misalnya, masalah kesusilaan Pasal 27 Ayat 1 UU. Sekarang ditegaskan bahwa pelaku yang bisa dijerat oleh pasal itu adalah pihak yang memiliki niat menyebar luaskan. Jadi bukan orang yang melakukan tapi yang menyebarkan," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan UU ITE masih sangat dibutuhkan untuk mengatur lalu lintas komunikasi di dunia digital.
"Kalau dicabut, itu namanya bunuh diri," tandas Mahfud.(OL-4)
UU TNI tidak memenuhi syarat untuk dibentuk melalui mekanisme carry over dan lemah secara kepastian hukum.
Legislasi harusnya menjadi proses yang harus dijalankan oleh DPR dan pemerintah secara cermat dan hati-hati dan bukan administratif dan kegiatan rutin yang dilakukan para pembentuk UU belaka.
Isnur meminta pemerintah dan DPR segera membuka dan menyampaikan DIM revisi KUHAP tersebut sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.
Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi.
Pekerja migran Indonesia adalah wajah negara di luar negeri. Sehingga, ia menilai pekerja migran tersebut harus memiliki kompetensi serta jasmani dan rohani yang sehat.
Pemblokiran sementara terhadap archive.org dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum atas temuan konten yang melanggar UU ITE.
Saksi menyerahkan 16 barang bukti dalam pemeriksaan untuk memperkuat laporan penghasutan dugaan Ijazah palsu Jokowi
Mahasiswi ITB dijerat dengan Pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena membuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU ITE
Penegasan yang dilakukan MK terkait penghinaan dalam UU ITE berdampak pada kebutuhan untuk meninjau ulang aturan penghinaan terhadap presiden
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved