Sabtu 17 April 2021, 16:11 WIB

Menko Polhukam: Kebebasan Pers Harus Diperkuat

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Menko Polhukam: Kebebasan Pers Harus Diperkuat

MI/Susanto
Menko Polhukam Mahfud MD, kebebasan pers dalam menjaga demokrasi tidak boleh dilanggar.

 

PEMERINTAH sangat memerlukan kebebasan pers untuk kelangsungan demokrasi di Indonesia. Karena itu, tegas Menko Polhukam Mahfud MD, kebebasan pers dalam menjaga demokrasi tidak boleh dilanggar.

"Kita sudah memilih demokrasi, dan demokrasi memiliki empat pilar, diantara keempat pilar itu, Pers adalah pilar yang paling sehat, sedangkan pilar yang lain banyak masalahnya," tegas Mahfud dalam acara Dialog Kebebasan Pers dan Profesi Wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat petang (16/4) .

Acara tersebut diikuti pimpinan Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Asosiasi Pers, dan para pemimpin redaksi media massa.

Mahfud mengakui walaupun mempunyai masalah, kondisi pers masih lebih baik dibanding pilar demokrasi lainnya seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif, pers masih tergolong yang paling sehat.

Pemerintah, ungkapnya, sangat memerlukan kebebasan pers. Karena dalam sejarah perjalanan bangsa, ketika terjadi kesewenang-wenangan pada pers, seperti sensor dan pengusiran wartawan, pembredelan, itu adalah awal dari kehancuran, seperti pada Orde Baru.

“Karena itu saya melihat bahwa Pers-lah yang menjadi pengawal kelangsungan demokrasi,” ujar Mahfud.

Ia mencontohkan saat orang takut kepada preman karena penegakan hukum sulit sekali, namun ketika pers memberitakan, orang menjadi berani bertindak, penegakan hukum pun berjalan. Karena cerminan masyarakat itu adalah pers.

"Dengan semangat itu, maka kalau ada kesalah pahaman dengan pemerintah, mari kita berdialog. Pers harus menjadi mitra Kerjasama dengan pemerintah, tapi tidak boleh diganggu kebebasannya,” katanya.

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menyampaikan bahwa proses kebebasan pers di Indonesia bukan merupakan sesuatu yang diperoleh dengan mudah, melainkan harus diperjuangkan.

"Tidak bisa dibiarkan terus ujug-ujug (tiba-tiba) dapat kebebasan. Jika dibiarkan pasti melenceng, Saya setuju dengan Menko, bahwa kalau mau membangun NKRI ini, maka pilar pers harus diperkuat,” tegasnya. (OL-13)

Baca Juga; Mahfud MD : Banyak Orang Takut RUU Perampasan Aset Disahkan

Baca Juga

DOK MI

Pekan Depan LPSK Putuskan Pengajuan JC AKB Doddy Prawiranegara

👤Rahmatul Fajri 🕔Sabtu 03 Desember 2022, 23:13 WIB
LPSK belum mengambil keputusan terkait pengajuan justice collaborator (JC) yang dilayangkan eks Kapolres Bukitinggi AKB Doddy...
ANTARA FOTO/Ampelsa

Tiba di Padang, "Anies Presidenku" menggema di Bandara Internasional Minangkabau

👤Andromeda dan Fajri Fatmawati 🕔Sabtu 03 Desember 2022, 18:46 WIB
SAMBUTAN histeris mewarnai kedatangan Anies Baswedan bakal calon presiden Partai NasDem tiba di Padang Pariaman, Sumatera Barat, pukul...
MI/Henri

Badan Otorita Klaim 21 Negara tertarik Investasi di IKN

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 03 Desember 2022, 18:11 WIB
Ia mengatakan, dengan banyaknya investor asing bisa merealisasikan target 80% pembiayaan IKN yang berasal dari...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya