Mahfud Pertanyakan Masyarakat yang Menolak Pemerintah Tangani BLBI

MENTERI Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menilai pemerintah sudah melakukan hal yang benar dalam pengambilalihan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mahfud malah bingung dengan masyarakat yang tidak setuju kasus BLBI dipegang pemerintah.

"Kalau mereka yang tidak setuju ini ditagih padahal masalah hukumnya sudah selesai, berarti mereka akan membiarkan kekayaan negara itu akan masuk ke obligor dan masuk ke debitur yang sudah menyatakan punya utang, masa tidak ditagih," kata Mahfud di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Pusat, Kamis (29/4).

Bila pemerintah tidak bergerak, lanjut Mahfud, uang utang di kasus BLBI bakal diambil pihak lain. Padahal, duit itu hak pemerintah.

"Jadi, saya harap masyarakat juga paham ini menagih sebagai hak negara," ujar Mahfud.

Baca juga: Mahfud Minta KPK Awasi Satgas BLBI

Pemerintah juga sedang menghitung aset yang digadaikan di BLBI. Pemerintah saat ini sudah bisa mengeksekusi aset dalam kasus BLBI. Hal itu, kata Mahfud, sudah bisa dilakukan karena kasusnya sudah masuk ke ranah perdata.

"Barang jaminannya sudah ada sekarang karena sudah selesai, kita klasifikasi mana yang bisa dieksekusi sekarang, mana yang bisa ditagih dalam bentuk tunai dan sebagainya," tutur Mahfud. (P-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani