Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PEMERINTAH sengaja tidak mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Satuan Tugas (Satgas) Penagihan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pasalnya Lembaga Antikorupsi itu disiapkan untuk memantau penagihan utang BLBI yang dilakukan satgas.
"Biar (KPK) tetap independen, kalau ada masalah dengan ini biar masuk itu (penyelewengan) memang kewenangannya (KPK)," kata Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Polhukam) Mahfud MD di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (29/4).
Baca juga: Bidikan KPK ke Aziz Syamsuddin Makin Tajam
Mahfud mengatakan KPK tidak akan bisa menangani BLBI, karena pemerintah memasukkan kasus itu ke dalam ranah perdata. Sedangkan, kata Mahfud, KPK merupakan lembaga penegak hukum pidana.
"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga kita enggak masukkan, biar dia independen nanti, kalau ada audit silahkan," ujar Mahfud.
Lembaga Antikorupsi dinilai bakal lebih independen jika di luar bagian dari Satgas BLBI. Mahfud nilai KPK lebih cocok untuk memantau kinerja satgas ketimbang masuk ke dalamnya.
"Tadi sudah clear kita akan bekerja sama mengerjakan masalah ini," tutur Mahfud. (P-5)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved