Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, Rabu (28/4) malam. Penggeledahan itu membuat bidikan KPK ke Aziz makin tajam.
"KPK akan bekerja keras mencari bukti-bukti dan seseorang dapat menjadi tersangka karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan kecukupan alat bukti," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Kamis (29/4).
Lembaga Antikorupsi itu menegaskan tidak takut menentukan Aziz sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap untuk tidak menaikkan perkara ke tingkat penyidikan dengan tersangka Penyidik KPK Steppanus Robin Pattuju. Saat ini, KPK tengah sibuk membuktikan keterlibatan Aziz.
Baca juga: Ini Alasan ICW Tidak Sreg Dengan Indriyanto Seno Adji
"Bukan pendapat, bukan persepsi, dan bukan juga asumsi apalagi halusinasi," tegas Firli.
Firli juga mengatakan pihaknya akan mempelajari seluruh temuan bukti dan keterangan saksi dalam kasus ini. Lembaga Antikorupsi bakal menyatukan pemeriksaan saksi dan bukti untuk menjerat Aziz.
"Kpk tidak akan pandang dulu dlm bertindak, karena itu prinsip kerja kami!" tegas Firli. (OL-1)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved