Mahfud MD: Demokrasi Selayaknya Hapus Korupsi, Kini Jadi Jembatan

DEMOKRASI yang umumnya disebut sebagai penghapus korupsi, sebaliknya menjadi jembatan untuk melakukan korupsi. Kekuasaan yang menurut demokrasi harus dibagi demi checks and balances, tetapi menyulitkan pemerintah untuk bertindak cepat karena sering diminta kompensasi politik agar disetujui.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat menghadiri dialog dan diskusi dengan kalangan akademisi di Universitas Hasanuddin. Makassar, Sabtu (24/4) dengan tema 'Demokrasi dan Nomokrasi: Tantangan Menuju Indonesia Maju'.

Menurut Mahfud, saat ini, demokrasi cenderung berkembang liar karena terlalu liberal, korupsi merambah ke berbagai lembaga kekuasaan, dan demokrasi tumbuh secara transaksional. Pejuang demokrasi sulit bergerak karena diganggu melalui proses yang secara formal demokratis.

"Pilihan atas demokrasi diikuti dengan pilihan nomokrasi (Kedaulatan Hukum). Namun, dalam perjalanan sejarah Indonesia selalu terjadi tolak tarik antara politik dan hukum. Di saat pemerintahan berjalan demokratis, maka hukum berjalan responsif, ketika pemerintahan berjalan otokratis, hukum berjalan konservatif. Olehnya itu, untuk menegakkan supremasi hukum atas politik, kualitas demokrasi harus dibangun," urai Mahfud MD.

Dia menambahkan situasi terkini menuntut kesadaran kolektif untuk membangun demokrasi, sekaligus nomokrasi yang saling mengimbangi menuju terwujudnya Indonesia maju.

"Jangan sampai terjadi demokrasi yang tidak dapat dikendalikan sehingga muncul solusi dalam bentuk hadirnya strongman atau strong institution. Hukum saat ini belum efektif, kadang kala aspirasi hukum masyarakat seringkali berbeda dengan penerapan hukum," tambah Mahfud MD

Lalu dia mencontohkan, jika dalam sebuah kasus, ada yang seharusnya dihukum tapi tidak dihukum, karena demokrasi Indonesia itu ada di persimpangan. "Kita perlu menguatkannya dan ini membutuhkan keterlibatan semua kalangan masyarakat," Mahfud mencontohkan.

Sementara itu, pada kegiatan yang digelar di Ruang Senat Akademik, Lantai 2 Gedung Rektorat Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu menyebutkan jika Mahfud MD sudah punya bannyak pengalaman dan akan sangat matang ketika berbicara dalam ranah mewujudkan demokrasi.

"Saat ini demokrasi kita terkesan liberal, belum matangnya warga negara dan partai politik, dan semakin banyak oknum yang mencederai demokrasi melalui praktek money politic, oligarki, dan warga yang belum cerdas berpolitik. Kehadiran pak menteri akan memberikan perspektif untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait demokrasi," sebut Prof Dwia. (LN/OL-09)