PERBAIKAN ekonomi tidak dapat dipisahkan dari keputusan politik. Dalam sistem bernegara demokrasi dan ekonomi merupakan dua faktor penting yang saling keterkaitan. Hal tersebut dikatakkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD saat membuka diskusi daring Tadarus Demokrasi, Sabtu (1/5).
"Ini dua hal yag penting dalam konstitusi sebagai nilai dasar berdirinya negara kita. Kalau kita lihat dalam UUD 1945 mengapa kita merdeka karena kita ingin bermartabat dan merdeka yang merupakan hak segala bangsa," jelasnya.
Negara hadir untuk membangun kesejahtetaan umum dengan melindungi segenap bangsa. Kesejahteraan tersebut harus memenuhi beberapa syarat penting yakni berkecukupan secara ekonomi, sehat jasmani serta terdidik secara intelektual.
"Untuk mencapai itu dibentuklah pemerintahn dengan kesepakatan secara demokratis. Sekarang bagaiamana demokrasi turut membangun kesejahteraan, inilah yang jadi persoalan," cetusnya.
Baca juga:
Kebijakan ekonomi banyak diintervensi oleh politik yang memiliki unsur demokratis tapi juga korupsi. Hal tersebut tidak ditampik Mahfud. Korupsi dibangun yang secara formal dan secara demokratis tapi dengan substansi yang salah.
"Kebijakan ekonomi pasti diikuti oleh kebijakan politis terkadang ekonomi yang sifatnya koruptif bahkan kasus-kasus yang kadangkala merugikan capaian negara itu ditempuh secara demokrasi. Kita kaya raya meskipun koruptif tetap memiliki manfaat bagi rakyat apalagi jika dikelola tanpa koruptif," tegasnya.
Dia menilai publik tidak harus selalu bersikap kecewa atas kondisi politik dan ekonomi Tanah Air. Tapi dia menekankan kehidupan demokrasi tetap harus diperbaiki dengan kemajuan demokrasi yang telah dicapai selama ini juga tidak boleh dinafikan.
"Ada kemajuan meski ada korupsinya jadi karena kita kaya raya meski pun koruptif. Kehidupan kita terlalu oligarkis, koruptif tapi tidak boleh terlalu kecewa. Karena dari waktu ke waktu kita mengalami kemajuan," tandasnya. (OL-4)
