MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengundang Sekretaris Jenderal Transparancy International Indonesia (TII) Danang Widoyoko dan Manager Riset TII Wawan Suyatmiko. Tujuannya, untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi (IPK) serta menyerap masukan serta langkah-langkah yang tepat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Saya tadi sengaja mengundang Mas Danang dan Mas Wawan untuk melakukan langkah-langkah kedepan agar negeri ini semakin baik, semakin ramah terhadap investasi,” ujar Mahfud MD usai bertemu dan mendengarkan paparan tim dari Transparancy International Indonesia di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Rabu (24/2) malam.
Dalam upaya pemberantasan korupsi, Mahfud memandang perlu melibatkan masyarakat sipil seperti TII. Pemerintah ingin bersama-sama mencari solusi yang tepat dalam membuat peta jalan pemberantasan korupsi.
Ke depan, menurut Mahfud, terdapat tiga hal yang diperlukan untuk mendongkrak IPK. Pertama, lewat pemulihan ekonomi dan Undang-undang Cipta Kerja yang diharapkan mulai menampakkan hasil positif.
Baca juga: Kejagung Akan Menilai Indikasi Korupsi Dana Otsus Papua
Kedua perbaikan dalam penanggulanggan pandemi covid-19. Terakhir, mengurangi kegaduhan politik terutama yang berbau diskriminatif dan konflik antarkelompok.
"Saya terima kasih kepada TII yang sudah membriefieng saya dengan begitu jelas mengenai situasi yang sebenarnya kita hadapi," pungkas Mahfud.
Sementara itu, Sekjen TII Danang Widoyoko mengapresiasi keterbukaan Mahfud yang bersedia mendengar berbagai masukan terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.
Danang menjelaskan, pihaknya akan menyusun rekomendasi yang lebih operasional yang terkait dengan kewenangan dan kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah.
"Tadi juga disampaikan pak menko nanti akan ada proses dialog terus-menerus, karena tadi waktunya juga singkat nanti kami akan banyak untuk diskusi dengan para staf beliau untuk lebih detail membriefieng temuan surveinya. Implikasi apa, lalu kemudian kebijakannya untuk membalik itu supaya tidak turun lagi," jelas Danang.(OL-5)
