Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) justru yang membuat membuat masyarakat bingung. Baru-baru ini JK mempertanyakan respon pemerintah terhadap kritikan tanpa harus dipolisikan.
Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah mempolisikan masyarakat. Laporan tersebut dibuat dari aduan warga.
"Laporan-laporan ke polisi itu dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara," kata Mahfud dalam akun twitternya, @mohmahfudmd, Jakarta, Senin (15/2).
Mahfud mengatakan hal tersebut sama dengan yang dilakukan keluarga JK belum lama ini. Keluarga JK melaporkan eks politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
"Baru-baru ini juga keluarga Pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaean, Rusli Kamri, dan cawalkot Makassar ke polisi karena dugaan tudingan main politiknya Pak JK. Jadi pernyataan Pak JK adalah ekspresi dilema kita," ujar Mahfud.
Baca juga: Mahfud MD: Pengkritik Dipanggil Polisi sudah Ada di Era Wapres JK
Sebelumnya, JK angkat bicara soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat mengkritik pemerintah. Dia mempertanyakan bagaimana cara masyarakat menyampaikan kritik tanpa harus berurusan dengan kepolisian.
"Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi," ujar JK saat diskusi virtual Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dikutip Medcom.id, Sabtu (13/2).
Kritikan terhadap pemerintah menurutnya sangat diperlukan untuk menjaga iklim demokrasi. Termasuk dari partai oposisi agar adanya kontrol di pemerintahan.
"Harus ada check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaannya. Tanpa kontrol terhadap pemerintah, maka demokrasi tidak berjalan," lanjut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu. (A-2)
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menceritakan perbedaan penanganan tsunami Aceh pada 2004 silam dengan banjir yang melanda Sumatra pada tahun ini.
Jusuf Kalla menegaskan bantuan asing ke Aceh diperbolehkan selama untuk kemanusiaan dan terkoordinasi. PMI fokus pada logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak.
Jusuf Kalla menekankan pentingnya penanganan cepat dampak banjir, khususnya penumpukan kayu di sungai, serta mendorong pemanfaatan kayu bernilai guna untuk membantu masyarakat
KETUA Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta agar permasalahan lautan kayu dari banjir Sumatra untuk segera diselesaikan. Kayu yang memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan.
Masjid perlu terus dimakmurkan dan dimanfaatkan sebagai sarana membangun masyarakat yang religius sekaligus mandiri.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved