Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Mahfud Nilai Pernyataan JK Bikin Masyarakat Bingung

Nur Azizah
15/2/2021 12:33
Mahfud Nilai Pernyataan JK Bikin Masyarakat Bingung
Menko Polhukam Mahfud MD(ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) justru yang membuat membuat masyarakat bingung. Baru-baru ini JK mempertanyakan respon pemerintah terhadap kritikan tanpa harus dipolisikan.

Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah mempolisikan masyarakat. Laporan tersebut dibuat dari aduan warga.

"Laporan-laporan ke polisi itu dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara," kata Mahfud dalam akun twitternya, @mohmahfudmd, Jakarta, Senin (15/2).

Mahfud mengatakan hal tersebut sama dengan yang dilakukan keluarga JK belum lama ini. Keluarga JK melaporkan eks politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

"Baru-baru ini juga keluarga Pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaean, Rusli Kamri, dan cawalkot Makassar ke polisi karena dugaan tudingan main politiknya Pak JK. Jadi pernyataan Pak JK adalah ekspresi dilema kita," ujar Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD: Pengkritik Dipanggil Polisi sudah Ada di Era Wapres JK

Sebelumnya, JK angkat bicara soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat mengkritik pemerintah. Dia mempertanyakan bagaimana cara masyarakat menyampaikan kritik tanpa harus berurusan dengan kepolisian.

"Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi," ujar JK saat diskusi virtual Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dikutip Medcom.id, Sabtu (13/2).

Kritikan terhadap pemerintah menurutnya sangat diperlukan untuk menjaga iklim demokrasi. Termasuk dari partai oposisi agar adanya kontrol di pemerintahan.

"Harus ada check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaannya. Tanpa kontrol terhadap pemerintah, maka demokrasi tidak berjalan," lanjut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu. (A-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dwi Tupani
Berita Lainnya