Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) justru yang membuat membuat masyarakat bingung. Baru-baru ini JK mempertanyakan respon pemerintah terhadap kritikan tanpa harus dipolisikan.
Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah mempolisikan masyarakat. Laporan tersebut dibuat dari aduan warga.
"Laporan-laporan ke polisi itu dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara," kata Mahfud dalam akun twitternya, @mohmahfudmd, Jakarta, Senin (15/2).
Mahfud mengatakan hal tersebut sama dengan yang dilakukan keluarga JK belum lama ini. Keluarga JK melaporkan eks politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
"Baru-baru ini juga keluarga Pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaean, Rusli Kamri, dan cawalkot Makassar ke polisi karena dugaan tudingan main politiknya Pak JK. Jadi pernyataan Pak JK adalah ekspresi dilema kita," ujar Mahfud.
Baca juga: Mahfud MD: Pengkritik Dipanggil Polisi sudah Ada di Era Wapres JK
Sebelumnya, JK angkat bicara soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat mengkritik pemerintah. Dia mempertanyakan bagaimana cara masyarakat menyampaikan kritik tanpa harus berurusan dengan kepolisian.
"Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi," ujar JK saat diskusi virtual Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dikutip Medcom.id, Sabtu (13/2).
Kritikan terhadap pemerintah menurutnya sangat diperlukan untuk menjaga iklim demokrasi. Termasuk dari partai oposisi agar adanya kontrol di pemerintahan.
"Harus ada check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaannya. Tanpa kontrol terhadap pemerintah, maka demokrasi tidak berjalan," lanjut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu. (A-2)
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Mantan Menko Politik Hukum, dan Keamanan serta akademisi dari Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD menilai, Indonesia tidak seluruhnya gelap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved