Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
MENTERI Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai nama-nama calon Kapolri yang beredar di media sebatas spekulasi. Pasalnya, tidak ada yang tahu kandidat yang pasti dipilih Presiden Jokowi.
“Nama calon Kapolri yang beredar di media sekarang masih tebak-tebak buah nangka alias spekulasi. Sampai saat ini Presiden belum mengirim nama calon Kapolri ke DPR,” katanya dalam akun media sosialnya @mohmahfudmd, kemarin.
Menurut Ketua Kompolnas ini, tidak ada pihak yang mengetahui secara pasti siapa satu nama yang akan diajukan Presiden ke DPR. Keputusan yang akan dibakukan dalam surat presiden (surpres) itu hanya diketahui Presiden. “Belum ada yang tahu siapa calon Kapolri kita sebab Presiden masih terus mempertimbangkan secara saksama siapa yang paling tepat untuk mengisi jabatan tersebut,” ujarnya.
Mahfud mengatakan ciri khas penentuan jabatan oleh Presiden sangat tertutup dan bersifat rahasia. Setiap nama kandidat dibuatkan draf surat pertimbangan masing-masing dan yang tidak dipilih Presiden langsung dimusnahkan. “Pada saat yang tepat beliau (Presiden) menandatangani salah satu sedang draf surat yang tidak ditandatangani dimusnahkan. Jadi, tak ada yang tahu kecuali setelah diumumkan secara resmi.’’
Seperti diketahui Kompolnas telah mengirimkan lima nama calon Kapolri ke Presiden. Kelimanya ialah Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Komjen Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Agus Andrianto.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah mengantongi satu nama yang dipercaya untuk memimpin institusi Polri ke depan. Namun, Donny enggan menyebut sosok tersebut. “Kita serahkan kepada Presiden karena beliau tahu yang terbaik, siapa perwira terbaik yang ada di Polri saat ini,” ujar Donny.
Siapa pun yang dipilih nanti, lanjutnya, ia memastikan bahwa sosok tersebut memiliki integritas, profesionalisme, dan jiwa kepemimpinan yang kuat, serta memiliki strategi untuk membawa Polri menjadi institusi yang kredibel dan dipercayai masyarakat.
Donny pun mengungkapkan bahwa nama tersebut akan segera diserahkan Presiden kepada DPR RI mengingat saat ini sudah memasuki masa persidangan. “Belum ada info akurat, tetapi saya kira dalam waktu tidak berapa lama lagi, tetapi tidak hari ini. Tunggu saja,” tuturnya.
Waspada teroris
Presiden Jokowi kabarnya memilih Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri. Jika lancar, Sigit akan menjadi Kapolri pertama di era reformasi yang beragama nonmuslim dan mesti diantisipasi dari aksi teroris yang tak suka dengan keputusan ini.
“Bagi kelompok seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) atau Mujahidin Indonesia Timur (MIT), polisi halal diserang. Apalagi, polisi yang dipimpin seorang Katolik, menambah dan membuat mereka marah,” ujar Direktur The Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib.
Menurut dia, terdapat potensi aksi dari kelompok teroris yang tidak suka dengan calon Kapolri beragama Katolik. Karena itu, kepolisian di seluruh Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan. Itu terutama saat situasi fit and proper test calon Kapolri baru. (Pra/Sru/P-1)
Status laporannya sudah naik ke tahap penyidikan. Minggu lalu, ia pun hadir di Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai pelapor.
Pemerintah AS mewajibkan calon mahasiswa asing untuk membuka akun media sosial mereka secara publik.
Elon Musk menggugat negara bagian New York atas undang-undang baru yang mewajibkan platform digital melaporkan ujaran kebencian.
"Biasanya korban TPPO yang ditangani oleh kami tipikal yang diajak pelaku berteman melalui media sosial,"
Ernest Prakasa menghapus media sosial X (dulu Twitter) pribadinya. Kabar itu disampaikan di Instagram Story pribadinya. Berikut manfaat jeda dari media sosial
Jadi Admin Medsos Brand Lokal? Panduan lengkap cara jadi admin media sosial handal untuk brand lokal! Raih sukses, tingkatkan engagement & penjualan. Klik!
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved