Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai nama-nama calon Kapolri yang beredar di media sebatas spekulasi. Pasalnya, tidak ada yang tahu kandidat yang pasti dipilih Presiden Jokowi.
“Nama calon Kapolri yang beredar di media sekarang masih tebak-tebak buah nangka alias spekulasi. Sampai saat ini Presiden belum mengirim nama calon Kapolri ke DPR,” katanya dalam akun media sosialnya @mohmahfudmd, kemarin.
Menurut Ketua Kompolnas ini, tidak ada pihak yang mengetahui secara pasti siapa satu nama yang akan diajukan Presiden ke DPR. Keputusan yang akan dibakukan dalam surat presiden (surpres) itu hanya diketahui Presiden. “Belum ada yang tahu siapa calon Kapolri kita sebab Presiden masih terus mempertimbangkan secara saksama siapa yang paling tepat untuk mengisi jabatan tersebut,” ujarnya.
Mahfud mengatakan ciri khas penentuan jabatan oleh Presiden sangat tertutup dan bersifat rahasia. Setiap nama kandidat dibuatkan draf surat pertimbangan masing-masing dan yang tidak dipilih Presiden langsung dimusnahkan. “Pada saat yang tepat beliau (Presiden) menandatangani salah satu sedang draf surat yang tidak ditandatangani dimusnahkan. Jadi, tak ada yang tahu kecuali setelah diumumkan secara resmi.’’
Seperti diketahui Kompolnas telah mengirimkan lima nama calon Kapolri ke Presiden. Kelimanya ialah Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Komjen Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Agus Andrianto.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah mengantongi satu nama yang dipercaya untuk memimpin institusi Polri ke depan. Namun, Donny enggan menyebut sosok tersebut. “Kita serahkan kepada Presiden karena beliau tahu yang terbaik, siapa perwira terbaik yang ada di Polri saat ini,” ujar Donny.
Siapa pun yang dipilih nanti, lanjutnya, ia memastikan bahwa sosok tersebut memiliki integritas, profesionalisme, dan jiwa kepemimpinan yang kuat, serta memiliki strategi untuk membawa Polri menjadi institusi yang kredibel dan dipercayai masyarakat.
Donny pun mengungkapkan bahwa nama tersebut akan segera diserahkan Presiden kepada DPR RI mengingat saat ini sudah memasuki masa persidangan. “Belum ada info akurat, tetapi saya kira dalam waktu tidak berapa lama lagi, tetapi tidak hari ini. Tunggu saja,” tuturnya.
Waspada teroris
Presiden Jokowi kabarnya memilih Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri. Jika lancar, Sigit akan menjadi Kapolri pertama di era reformasi yang beragama nonmuslim dan mesti diantisipasi dari aksi teroris yang tak suka dengan keputusan ini.
“Bagi kelompok seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) atau Mujahidin Indonesia Timur (MIT), polisi halal diserang. Apalagi, polisi yang dipimpin seorang Katolik, menambah dan membuat mereka marah,” ujar Direktur The Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib.
Menurut dia, terdapat potensi aksi dari kelompok teroris yang tidak suka dengan calon Kapolri beragama Katolik. Karena itu, kepolisian di seluruh Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan. Itu terutama saat situasi fit and proper test calon Kapolri baru. (Pra/Sru/P-1)
Stres menjadi WNI adalah fenomena yang dapat dialami oleh seseorang karena berbagai faktor, tidak semua orang juga mengalaminya.
Tanpa kematangan psikologis yang cukup, anak-anak berisiko tinggi terpapar konten yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan usia mereka.
OJK denda influencer saham Rp5,35 miliar atas manipulasi harga lewat media sosial. Tiga pihak lain disanksi dalam kasus IMPC.
Tiga akun media sosial provokatif yang diduga mengeskalasi kerusuhan Agustus 2025. Akun Strongerboy, Adiastha8, dan Armyzoned ID dianggap kebal hukum dan belum diusut kepolisian.
Meta menekankan bahwa perlindungan terhadap anak tidak harus dilakukan dengan cara yang mengekang atau memantau seluruh isi percakapan secara berlebihan.
DI tengah upaya pemerintah memperketat pengawasan digital bagi anak-anak, suara dari akar rumput mengingatkan bahwa regulasi teknis saja tidak cukup.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved