Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Alokasi dana yang besar itu bertujuan mempercepat peningkatanan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkecil kesenjangan pendapatan.
Saat ini, hampir 99% data kependudukan sudah terekam dan terintegrasi dengan baik.
Nota kesepahaman yang dilakukan diharapkan menjadi komitmen dalam membina proses regulasi, untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di tingkat pemerintah daerah.
Hingga pukul 23.27 WIB, penandatangan petisi sudah 484.390.
Kesiapan insfrastruktur sebagai pendukung utama untuk dikunjungi wisatawan harus benar benar tersedia, pun dengan keramahan serta budaya masyarakat
Hingga saat ini, Kementerian Dalam Negeri menyatakan belum ada pengajuan perpanjangan izin ormas dari FPI.
Ke-270 daerah itu rinciannya adalah 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota.
Kepala daerah dibawa ke KPK agar memiliki pandangan yang sama tentang pencegahan korupsi
Jika sebuah ormas tidak memiliki izin maka organisasi terkait tak akan mendapat pelayanan pemerintah.
Tidak hadir tanpa keterangan, PNS Kemendagri akan mendapat surat peringatan resmi, potong tunjangan dan skorsing selama tiga hari
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, mengonfirmasi berita duka tersebut melalui pesan singkat yang diterima Antara di Jakarta, Jumat malam.
Peringatan hari lahri Pancasila harus jadi momen refleksi karena merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar negara.
Secara prinsip perda harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Jadi, Pancasila harus mencerminkan setiap perda yang dibuat
Novel Bamukmin menyebut pembuat dan penanda tangan petisi adalak orang gelap dan tidak jelas
Meski diperbolehkan dari perspektif hukum, namun kepala daerah berstatus tersangka kurang etis jika tetap menjabat
hal itu bisa dilakukan untuk menghindari keruwetan yang timbul jika Jakarta kembali menjadi kota biasa.
Salah satu urgensi pemindahan ibu kota diantaranya adalah dari segi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi
Bahasan di petisi tentang FPI yang disebut radikal, mendukung kekerasan, dan pendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), juga ikut ditelaah.
Menurut Menteri Dalam Negeri, sampai saat ini FPI belum mengajukan permohonan perpanjangan izin organisasi kemasyarakatan.
Hasil pendalaman nantinya akan menentukan apakah sistem tersebut bisa digunakan di Pemilu 2024.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved