Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PELAKSANA tugas Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik angkat suara terkait status Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman sebagai tersangka namun belum ditahan KPK dan masih menjabat sebagai kepala daerah.
Akmal menyebut dalam perspektif hukum, selama belum bisa dinyatakan bersalah, kepala daerah masih diperkenankan menduduki jabatannya. Apalagi, para penyidik KPK belum melakukan penahanan.
"Memang dari sisi etika kurang elok, tapi dari perspektif hukum itu dibolehkan. Kami meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Selama jalannya pemerintahan daerah tidak terganggu, ya tak masalah, meski tidak baik secara etika," kata Akmal melalui pesan whatsapp, Kamis (9/5) malam.
Sementara, mantan Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono mengatakan seorang kepala daerah yang berstatus tersangka dan tidak ditahan masih bisa menjabat sampai menunggu keputusan resmi ditahan.
Baca juga: KPK Panggil Wali Kota Tasikmalaya
Setelah ditahan, tentu yang bersangkutan harus dinonaktifkan. Sumarsono menambahkan, kepala daerah berstatus tersangka pun masih bisa melantik pejabat jika terjadi perombakan.
"Kepala daerah berstatus tersangka tentu kurang etis saja jika dirinya melantik pejabat. Bayangkan, beliau yang memimpin pengambilan sumpah tidak menerima sesuatu berupa suap atau korupsi, berstatus tersangka korupsi," tuturnya.
Sebelumnya, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman diperiksa di Gedung Merah Putih mulai pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB, Kamis (9/5). Budi dicecar 20 pertanyaan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah selesai, Budi masih bisa kembali ke rumah meski berstatus tersangka.(OL-5)
TIM SAR gabungan resmi tutup proses pencarian terhadap 2 petani tertimbun longsor di kebun Ciniwung, Kampung Ciomas, Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.
Peristiwa pada Minggu (29/6) sekitar pukul 15.00 WIB itu mengakibatkan dua orang petani bernama Acu, 60, dan Amin, 50, warga Ciomas, masih tertimbun.
Ekskavator juga diturunkan lantaran tanah yang menimbun jalan cukup dalam hingga tiang kabel roboh
Ribuan warga dan santri semarak sambut perayaan tahun baru Islam 1447 Hijriah pada tahun 2025 mereka melakukan jalan kaki dan sebelumnya semua dipersiapkan dari mulai bambu,
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengajak masyarakat untuk memaknai tahun baru Islam sebagai momentum hijrah menuju kehidupan yang lebih baik.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved