Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
SETIAP tanggal 1 Juni, Indonesia memperingatinya sebagai hari lahir Pancasila yang jadi landasan idiil kehidupan berbangsa dan bernegaran.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, peringatan hari lahri Pancasila harus jadi momen refleksi karena merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar negara.
Tjahjo menegaskan, banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperingati Hari Lahir Pancasila.
"Berbagai ucapan, menuliskan status di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya merupakan salah satu bentuk Peringatan Hari Lahir Pancasila. Tapi pada awalnya kata 'Lahirnya Pancasila' disampaikan oleh Ir. Soekarno secara aklamasi," kata Tjahjo dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jumat (31/5).
Baca juga : BPIP dan Kemendagri Ajak Implementasikan Pancasila
Lebih lanjut, Tjahjo menuturkan Pancasila sendiri bersifat universal, logis, dan dapat dipakai untuk mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Sehingga program-program yang dijalankan Pemerintah lewat kementerian terkait dianggap efektif untuk mencegah paham selain Pancasila.
"Sebagai contoh program Bela Negara oleh Menteri Pertahanan, kemudian Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam menjalankan program membumikan Pancasila dengan pendekatan yang tegas, akomodatif, selektif di kalangan Kampus dan berhasil meredam paham-paham selain Pancasila," papar Tjahjo.
Ia juga kemudian mengucapkan selamat Hari Lahir Pancasila dengan mengutip pernyataan Proklamator yang juga Presiden Pertama Republik Indonesia.
"Selamat Hari Lahir Pancasila. Kuat karena Bersatu, Bersatu karena Kuat," tutup Tjahjo. (OL-8)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved