Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SETIAP tanggal 1 Juni, Indonesia memperingatinya sebagai hari lahir Pancasila yang jadi landasan idiil kehidupan berbangsa dan bernegaran.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, peringatan hari lahri Pancasila harus jadi momen refleksi karena merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar negara.
Tjahjo menegaskan, banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperingati Hari Lahir Pancasila.
"Berbagai ucapan, menuliskan status di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya merupakan salah satu bentuk Peringatan Hari Lahir Pancasila. Tapi pada awalnya kata 'Lahirnya Pancasila' disampaikan oleh Ir. Soekarno secara aklamasi," kata Tjahjo dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jumat (31/5).
Baca juga : BPIP dan Kemendagri Ajak Implementasikan Pancasila
Lebih lanjut, Tjahjo menuturkan Pancasila sendiri bersifat universal, logis, dan dapat dipakai untuk mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Sehingga program-program yang dijalankan Pemerintah lewat kementerian terkait dianggap efektif untuk mencegah paham selain Pancasila.
"Sebagai contoh program Bela Negara oleh Menteri Pertahanan, kemudian Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam menjalankan program membumikan Pancasila dengan pendekatan yang tegas, akomodatif, selektif di kalangan Kampus dan berhasil meredam paham-paham selain Pancasila," papar Tjahjo.
Ia juga kemudian mengucapkan selamat Hari Lahir Pancasila dengan mengutip pernyataan Proklamator yang juga Presiden Pertama Republik Indonesia.
"Selamat Hari Lahir Pancasila. Kuat karena Bersatu, Bersatu karena Kuat," tutup Tjahjo. (OL-8)
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved