Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku masih ada masalah dalam data kependudukan yakni terkait data valid dan invalid. Ia menyebut masih ada sekitar 1 juta penduduk Indonesia yang memiliki KTP ganda.
"Yang 1 juta itu mempunyai dua hingga tiga KTP,” kata Tjahjo dalam keterangan resminya, Selasa (2/7).
Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi Kemendagri dalam melayani data kependudukan ialah soal lamanya proses perekaman, penyalahgunaan data, pemendekan indentitas data online berdasarkan NIK, dan lain-lainnya.
Tjahjo juga menuturkan, saat ini, hampir 99% data kependudukan sudah terekam dan terintegrasi dengan baik. Terintegrasinya data kependudukan ini bermanfaat bagi pelayanan publik khususnya dalam perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran.
Baca juga: Tersangka Baru Kasus KTP-E dari Kalangan Pengusaha dan Birokrat
"Alhamdulillah dengan berbagai kondisi yang ada sekarang sudah hampir 99% data kependudukan sudah terekam, kecuali di Papua dan Papua Barat karena kondisi geografis dan kondisi masyarakatnya," jelas Tjahjo
Ia kemudian menjelaskan sejumlah manfaat dalam pelayanan publik dengan data kependudukan yang akurat. Misalnya, meminimalisasi adanya penipuan, meminimalisasi penggunaan kertas dan inventaris sehingga mengurangi biaya dan kemudian terwujudnya sinergitas pembangunan.
“Melayani publik yang lebih baik dengan digital, saya kira ini sebuah proses yang berlanjut memanfaatkan data 265 juta penduduk, ada semua," tandas Tjahjo. (OL-2)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved