Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku masih ada masalah dalam data kependudukan yakni terkait data valid dan invalid. Ia menyebut masih ada sekitar 1 juta penduduk Indonesia yang memiliki KTP ganda.
"Yang 1 juta itu mempunyai dua hingga tiga KTP,” kata Tjahjo dalam keterangan resminya, Selasa (2/7).
Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi Kemendagri dalam melayani data kependudukan ialah soal lamanya proses perekaman, penyalahgunaan data, pemendekan indentitas data online berdasarkan NIK, dan lain-lainnya.
Tjahjo juga menuturkan, saat ini, hampir 99% data kependudukan sudah terekam dan terintegrasi dengan baik. Terintegrasinya data kependudukan ini bermanfaat bagi pelayanan publik khususnya dalam perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran.
Baca juga: Tersangka Baru Kasus KTP-E dari Kalangan Pengusaha dan Birokrat
"Alhamdulillah dengan berbagai kondisi yang ada sekarang sudah hampir 99% data kependudukan sudah terekam, kecuali di Papua dan Papua Barat karena kondisi geografis dan kondisi masyarakatnya," jelas Tjahjo
Ia kemudian menjelaskan sejumlah manfaat dalam pelayanan publik dengan data kependudukan yang akurat. Misalnya, meminimalisasi adanya penipuan, meminimalisasi penggunaan kertas dan inventaris sehingga mengurangi biaya dan kemudian terwujudnya sinergitas pembangunan.
“Melayani publik yang lebih baik dengan digital, saya kira ini sebuah proses yang berlanjut memanfaatkan data 265 juta penduduk, ada semua," tandas Tjahjo. (OL-2)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved