Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendampingi tiga pasang Gubernur dan Wakil Gubernur (wagub) terpilih mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna berdiskusi dan berdialog terkait strategi pencegahan korupsi.
Tiga pasang kepala daerah itu ialah Gubernur dan Wagub Lampung terpilih periode 2019-2024 Arinal Djunaedi dan Chusnuniah. Gubernur dan Wagub Maluku Murad Ismail serta Barnabas Orno serta Gubernur dan Wagub Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali.
"Hari ini adalah pelantikan Gubernur terakhir hasil Pilkada yaitu Lampung. Kemudian kemarin Maluku dan Maluku Utara. Seperti biasa setelah dilantik, kita ajak ke KPK untuk berdiskusi dan berdialog berkaitan strategi pencegahan korupsi dan hal-hal yang mungkin ada masukan dari ketua KPK yang ada," kata Tjahjo saat mendatangi Gedung KPK, Rabu (12/6).
Baca juga: Mendagri Sampaikan Arahan Presiden kepada Kepala Daerah
Ketiga gubernur dan wagub itu merupakan pasangan terakhir yang dibawa Tjahjo ke KPK. Ia berharap dari diskusi ini, para kepala daerah terpilih dapat memiliki visi yang sama terkait pencegahan korupsi.
"Selesai sudah semua gubernur dan yang sudah dilantik langsung dibawa berdialog berdiskusi. Agar ada satu pandangan, satu visi untuk pencegahan masalah korupsi," tandasnya.(OL-5)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved