NEWSTICKER

Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Kemendagri Minta Aturan Pengundian Nomor Urut Ditaati
24/9/2020 10:45
"Dalam pengundian nomor urut, dari masing-masing Paslon cukup dihadiri hanya tiga orang saja, yaitu pasangan calon dan satu orang pendamping."
Pastikan Pilkada Taat Protokol Segera Revisi Peraturan KPU
23/9/2020 03:15
Pemerintah diminta konsisten dalam pengendalian covid-19 di tengah penyelenggaraan pilkada.
UU ini Acuan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan saat Pilkada
22/9/2020 11:15
Mendagri mengungkapkan sejumlah aturan yang bisa digunakan sebagai acuan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pada saat penyelengaraan pilkada.
Pilkada Sesuai Agenda
22/9/2020 03:16
Pemerintah diminta menerbitkan perppu sebagai payung hukum KPU untuk merevisi PKPU No 10/2020 agar tak terjadi persoalan di kemudian hari.
Tanggung Jawab Paslon Cegah Covid-19
20/9/2020 05:51
Kemendagri juga setuju jika konser musik dan kegiatan kampanye lain yang menimbulkan kerumunan massa ditiadakan selama kampanye Pilkada 2020.
Pemerintah Pacu Pemerataan di Perbatasan
18/9/2020 04:14
Masalah teritorial dan pelintasan ilegal masih dihadapi Indonesia di perbatasan. Sejurus, pemerintah masih harus meningkatkan kesejahteraan warga di perbatasan.
Mendagri: Jangan Sampai Kasus Sipadan dan Ligitan Terulang
17/9/2020 15:14
Pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan dinilai penting untuk menjaga kedaulatan negara. Indonesia tentu tidak ingin kasus hilangnya Sipadan dan Ligitan kembali terulang.
Tito Karnavian Sampaikan Indonesia Rentan Jadi Perlintasan Ilegal
17/9/2020 13:35
Indonesia memiliki tantangan untuk mengelola perbatasan yang kerap dijadikan perlintasan ilegal untuk narkotika hingga human trafficking
Serapan APBD Papua Rendah, Kemendagri Perkuat Asistensi
16/9/2020 09:03
Masih ada masalah yang berkontribusi pada minimnya serapan anggaran antara lain terbatasnya jumlah auditor bersertifikat di seluruh Papua yang hanya 7 auditor.
NTB Pelopori Rakor Penegakan Protokol Kesehatan Pilkada
15/9/2020 11:27
Mendagri mendorong daerah-daerah meniru NTB yang mempelopori pelaksanaan rakor penegakan protokol kesehatan Pilkada. Rakor ini diharapkan bisa mencegah klaster pilkada di tengah pandemi.
Kemendagri Pelototi Sosialisasi Protokol Covid-19
13/9/2020 03:46
Diharapkan seluruh pihak, terutama di daerah, memiliki kesamaan pemahaman dan langkah untuk mematuhi dan memedomani protokol kesehatan yang telah ditetapkan tersebut.
Opsi Tunda Pilkada Terbuka
13/9/2020 03:41
Ada kemungkinan tidak terkendalinya aktivitas masa kampanye karena terjadinya kerumunan massa seperti saat pendaftaran calon.
Kaukus For Papua akan Bahas Otsus
12/9/2020 07:06
Pemerintah tidak pernah berniat menghentikan Otsus Papua. Otsus tetap berlaku meski tengah dilakukan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua.
Covid-19 Jangan Pinggirkan Tema Lain
12/9/2020 05:53
Adu gagasan penanganan covid-19 bisa saja dijadikan salah satu tema dalam debat para calon kepala daerah Pilkada serentak 2020. Akan tetapi, tema tersebut jangan sampai
Kemendagri: Mutasi ASN Marak Jelang Masa Kampanye
11/9/2020 13:53
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menyampaikan terdapat 8.238 usulan mutasi ASN selama periode Januari-Agustus 2020.
Ini Daftar 72 Calon Kepala Daerah yang Ditegur Kemendagri
11/9/2020 10:06
Kemendagri menerapkan ketentuan bagi para kepala daerah yang melanggar dengan memberikan teguran yang diikuti sanksi lebih berat apabila pelanggaran berulang.
Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada Mesti Dipidana
11/9/2020 04:42
Aturannya memang jelas, tapi tidak tegas. Jadi kami minta KPU, Kemendagri, dan Bawaslu me-review aturan yang tidak tegas ini.
Taat Protokol Kesehatan di Pilkada, 5 Kepala Daerah Diapresiasi
10/9/2020 21:17
Langkah Kemendagri dalam mengumumkan nama-nama kepala/wakil kepala daerah yang mendapat apresiasi merupakan pelaksanaan amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah.
Jaga Netralitas ASN, Kemendagri Tolak 720 Usulan Mutasi
10/9/2020 14:07
Amanat peraturan UU, enam bulan sebelum penetapan paslon pilkada, kepala daerah tidak diperkenankan melakukan mutasi pejabat, kecuali dapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
Pelanggar Protokol Kesehatan Dipidana
09/9/2020 03:43
Sanksi terkait protokol kesehatan ada dua, yaitu administratif dan pidana. Sanksi administratif murni kewenangan Bawaslu dan KPU berupa teguran, saran perbaikan, atau menghentikan proses