KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa bupati terpilih Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Orient P. Riwu Kore tidak akan ikut pelantikan bupati/wali kota yang akan digelar, Jumat (26/2).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kemendagri Benni Irwan menjelaskan hingga Kamis (25/2), pihaknya belum menerima hasil kajian dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) soal kejelasan status kewarganegaraan Orient yang sedang dipermasalahkan.
"Untuk Sabu Raijua belum akan kami lakukan pelantikan besok. Ditunda sampai dapat hasil kajian dari Kemenkum dan HAM," tegas Benni di Jakarta, Kamis (25/2).
Setelah hasil kajian tersebut selesai, imbuhnya, Kemendagri baru bisa mengambil keputusan. Kemudian pihaknya mendiskusikan hal itu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak lain.
Lebih lanjut, Benni mengatakan akan ada 178 bupati/wali kota hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 yang akan dilantik, Jumat (26/2). Pelantikan, ujarnya, dilakukan di masing-masing provinsi oleh gubernur secara virtual. Mereka yang dilantik menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir 17 Februari 2021. (OL-14)
