Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa bupati terpilih Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Orient P. Riwu Kore tidak akan ikut pelantikan bupati/wali kota yang akan digelar, Jumat (26/2).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kemendagri Benni Irwan menjelaskan hingga Kamis (25/2), pihaknya belum menerima hasil kajian dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) soal kejelasan status kewarganegaraan Orient yang sedang dipermasalahkan.
"Untuk Sabu Raijua belum akan kami lakukan pelantikan besok. Ditunda sampai dapat hasil kajian dari Kemenkum dan HAM," tegas Benni di Jakarta, Kamis (25/2).
Setelah hasil kajian tersebut selesai, imbuhnya, Kemendagri baru bisa mengambil keputusan. Kemudian pihaknya mendiskusikan hal itu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak lain.
Lebih lanjut, Benni mengatakan akan ada 178 bupati/wali kota hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 yang akan dilantik, Jumat (26/2). Pelantikan, ujarnya, dilakukan di masing-masing provinsi oleh gubernur secara virtual. Mereka yang dilantik menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir 17 Februari 2021. (OL-14)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved