Bappenas Dorong Sinergisitas Rencana Pembangunan Pusat-Daerah

MENTERI PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa meminta agar ada sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. 

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Tahun 2021 di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri (25/2).

"Intinya adalah agar terbentuk, agar terjadi, Sinergi pembangunan pusat-daerah," ujar Suharso.

Suharso berharap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) bisa sinkron bisa konvergen dengan rencana kerja pemerintah pusat, agar kualitas belanja bisa menjadi lebih baik. 

Ia mencontohkan pembangunan waduk serbaguna dengan anggaran dari APBN yang juga harus disokong dengan dukungan APBD dengan melengkapi infrastruktur lain seperti jalan dan irigasi teknis. Begitu juga bidang lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Sebab itu, pendekatan pembangunan itu dilakukan dengan holistis, integratif, dan spasial.

Inilah kenapa pendekatannya itu senantiasa ada tema, holistik, integrated, dan spasial. Spasial itu artinya titiknya sama yang dituju oleh daerah, provinsi, dan nasional. Jadi dia ramai-ramai," tambahnya.

Plh. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih mengatakan Rakortekrenbang Tahun 2021 dilaksanakan sesuai amanat Pasal 259 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pasal tersebut menegaskan Rakortekrenbang sebagai upaya mencapai target pembangunan nasional yang dikoordinasikan bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

“Kolaborasi kedua kementerian ini diharapkan menghasilkan suatu sinkronisasi dalam perencanaan pusat dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional,” kata Sri.

Kortekrenbang dilaksanakan mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2021. Sri juga mengungkapkan Kortekrenbang bertujuan untuk menyepakati target indikator makro pembangunan tahun 2022 serta strategi, aksi pusat dan daerah dalam pencapaiannya. Sekaligus membahas usulan teknis dan dukungan teknis daerah terhadap program prioritas nasional dan menyinkronkan rencana kerja daerah dengan rencana kerja nasional. (OL-8)