Masuk DTKS, Warga Anak Dalam Dapat Akses BST dan BPNT

Kementerian Sosial RI melakukan penataan data penerima bantuan sosial agar terintegrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sekaligus dengan data Administrasi kependudukan (Aminduk).

“Saat ini, masih ada warga yang belum mendapat hak sipil berupa identitas kependudukan yaitu gelandangan dan pengemis di perkotaan serta warga KAT di pedalaman Indonesia,” ujar Menteri Sosial Tri Risamharini dalam keterangan resminya, Kamis (11/3).

Risma diketahui meninjau perekaman data NIK-eKTP warga KAT- Suku Anak Dalam (SAD) di balai Desa Simpang Jelutih, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Rabu (10/3).

Baca juga: Epidemiolog: Target Vaksinasi Nasional Berpotensi Molor

Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Adminduk melakukan pendaftaran penduduk bagi kelompok rentan baik yang berada di perkotaan maupun perdesaan.

“Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik dari Ditjen Adminduk Kemendagri, semoga terus berlanjut terhadap kelompok masyarakat rentan dan terpencil lainnya, ” ucap Mensos.

Usai terintegrasi DTKS, maka warga KAT-SAD dapat terakses program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), serta program pemerintah yang lainnya.

“Berbagai paket bantuan yang diberikan kami hanya berupa bahan kontak atau pendekatan kepada KAT- SAD agar mereka berdaya dan mandiri, ” kata Mensos.

Ke depan, berbagai paket bantuan akan diarahkan untuk upaya pemberdayaan secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

“Semua paket bantuan yang diberikan diarahkan untuk pemberdayaan dengan tujuan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka mandiri, ” tandas Mensos.

Kunjungan Mensos diakhiri di Sungai Terap untuk bertemu langsung dengan warga KAT-SAD di permukiman asli mereka usai melalui jalanan hutan seperti off road. (H-3)