Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian mengimbau seluruh jajaran PKK di daerah selaku mitra pemerintah agar mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Bangun kerja sama dengan lembaga lain, lakukan pembinaan pada kelompok-kelompok PKK/Dasawisma yang ada di desa/kelurahan. Kurangi kegiatan yang sifatnya seremoni dan pertimbangkan efisiensi dan efektivitas,” ujar Tri pada acara Tasyakuran Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 sekaligus Rapat Kerja Nasional PKK ke-9 di Kantor Kemendagri, Senin (8/3).
Tri juga menekankan kembali tujuan gerakan PKK. Salah satunya adalah menjadikan keluarga keluarga yang berdaya dan sejahtera, yaitu keluarga yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial-budaya. Untuk itu, dalam mewujudkannya, PKK membutuhkan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak.
“Untuk itulah hasil rapat kerja nasional ini kita harapkan bisa menuju kepada 4 pokok prioritas PKK, yaitu ketahanan ekonomi masyarakat, revolusi mental, kemudian pelestarian lingkungan hidup dan memperkuat pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan sosial dan budaya,” imbuhnya.
Tri juga mengapresiasi kerja kader PKK dalam melakukan kampanye protokol kesehatan, bantuan makanan bergizi bagi masyarakat terdampak pandemi, dan Gebrak Masker yang dilakukan sejak awal pandemi.
Berdasarkan hasil laporan yang disampaikan oleh PPK Provinsi, telah terdistribusi sekitar 41,3 juta masker yang tersebar di seluruh provinsi dan telah dilakukan testing berupa rapid/swab test gratis kepada 51.850 orang peserta pada Peringatan Hari Ibu Tahun 2020.
“Saya yakin, masih banyak yang sudah dilakukan oleh para Kader PKK di daerah namun belum semua dilaporkan,“ ujar Tri.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta agar TP PKK punya program jangka pendek, khususnya dalam penyelesaian pandemi covid-19 dan persoalan stunting. Mendagri juga meminta PKK untuk mengaktifkan Posyandu sampai ke tingkat paling bawah. Menurutnya, PKK di tingkat kabupaten/kota merupakan ujung tombak program PKK dalam mengentaskan permasalahan stunting.
“Data betul dengan Dukcapil, Disdukcapil, untuk diberikan tambahan asupan makanan yang bergizi, supaya mereka tidak kerdil, kalau sudah kerdil tidak akan mampu pernah bersaing dengan orang yang postur tubuhnya bagus dan ideal,” tegasnya. (OL-8)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
Satgas Premanisme dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada.
Ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.
Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menyepakati perubahan beleid itu untuk diambil keputusan tingkat satu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved