Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian mengimbau seluruh jajaran PKK di daerah selaku mitra pemerintah agar mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Bangun kerja sama dengan lembaga lain, lakukan pembinaan pada kelompok-kelompok PKK/Dasawisma yang ada di desa/kelurahan. Kurangi kegiatan yang sifatnya seremoni dan pertimbangkan efisiensi dan efektivitas,” ujar Tri pada acara Tasyakuran Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 sekaligus Rapat Kerja Nasional PKK ke-9 di Kantor Kemendagri, Senin (8/3).
Tri juga menekankan kembali tujuan gerakan PKK. Salah satunya adalah menjadikan keluarga keluarga yang berdaya dan sejahtera, yaitu keluarga yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial-budaya. Untuk itu, dalam mewujudkannya, PKK membutuhkan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak.
“Untuk itulah hasil rapat kerja nasional ini kita harapkan bisa menuju kepada 4 pokok prioritas PKK, yaitu ketahanan ekonomi masyarakat, revolusi mental, kemudian pelestarian lingkungan hidup dan memperkuat pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan sosial dan budaya,” imbuhnya.
Tri juga mengapresiasi kerja kader PKK dalam melakukan kampanye protokol kesehatan, bantuan makanan bergizi bagi masyarakat terdampak pandemi, dan Gebrak Masker yang dilakukan sejak awal pandemi.
Berdasarkan hasil laporan yang disampaikan oleh PPK Provinsi, telah terdistribusi sekitar 41,3 juta masker yang tersebar di seluruh provinsi dan telah dilakukan testing berupa rapid/swab test gratis kepada 51.850 orang peserta pada Peringatan Hari Ibu Tahun 2020.
“Saya yakin, masih banyak yang sudah dilakukan oleh para Kader PKK di daerah namun belum semua dilaporkan,“ ujar Tri.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta agar TP PKK punya program jangka pendek, khususnya dalam penyelesaian pandemi covid-19 dan persoalan stunting. Mendagri juga meminta PKK untuk mengaktifkan Posyandu sampai ke tingkat paling bawah. Menurutnya, PKK di tingkat kabupaten/kota merupakan ujung tombak program PKK dalam mengentaskan permasalahan stunting.
“Data betul dengan Dukcapil, Disdukcapil, untuk diberikan tambahan asupan makanan yang bergizi, supaya mereka tidak kerdil, kalau sudah kerdil tidak akan mampu pernah bersaing dengan orang yang postur tubuhnya bagus dan ideal,” tegasnya. (OL-8)
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Menyusul dipangkasnya Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Mendagri Tito Karnavian meminta para gubernur untuk cerdas mencari pendapatan, misalnya dari pajak hotel dan parkir.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
Satgas Premanisme dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved