Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian mengimbau seluruh jajaran PKK di daerah selaku mitra pemerintah agar mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Bangun kerja sama dengan lembaga lain, lakukan pembinaan pada kelompok-kelompok PKK/Dasawisma yang ada di desa/kelurahan. Kurangi kegiatan yang sifatnya seremoni dan pertimbangkan efisiensi dan efektivitas,” ujar Tri pada acara Tasyakuran Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 sekaligus Rapat Kerja Nasional PKK ke-9 di Kantor Kemendagri, Senin (8/3).
Tri juga menekankan kembali tujuan gerakan PKK. Salah satunya adalah menjadikan keluarga keluarga yang berdaya dan sejahtera, yaitu keluarga yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial-budaya. Untuk itu, dalam mewujudkannya, PKK membutuhkan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak.
“Untuk itulah hasil rapat kerja nasional ini kita harapkan bisa menuju kepada 4 pokok prioritas PKK, yaitu ketahanan ekonomi masyarakat, revolusi mental, kemudian pelestarian lingkungan hidup dan memperkuat pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan sosial dan budaya,” imbuhnya.
Tri juga mengapresiasi kerja kader PKK dalam melakukan kampanye protokol kesehatan, bantuan makanan bergizi bagi masyarakat terdampak pandemi, dan Gebrak Masker yang dilakukan sejak awal pandemi.
Berdasarkan hasil laporan yang disampaikan oleh PPK Provinsi, telah terdistribusi sekitar 41,3 juta masker yang tersebar di seluruh provinsi dan telah dilakukan testing berupa rapid/swab test gratis kepada 51.850 orang peserta pada Peringatan Hari Ibu Tahun 2020.
“Saya yakin, masih banyak yang sudah dilakukan oleh para Kader PKK di daerah namun belum semua dilaporkan,“ ujar Tri.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta agar TP PKK punya program jangka pendek, khususnya dalam penyelesaian pandemi covid-19 dan persoalan stunting. Mendagri juga meminta PKK untuk mengaktifkan Posyandu sampai ke tingkat paling bawah. Menurutnya, PKK di tingkat kabupaten/kota merupakan ujung tombak program PKK dalam mengentaskan permasalahan stunting.
“Data betul dengan Dukcapil, Disdukcapil, untuk diberikan tambahan asupan makanan yang bergizi, supaya mereka tidak kerdil, kalau sudah kerdil tidak akan mampu pernah bersaing dengan orang yang postur tubuhnya bagus dan ideal,” tegasnya. (OL-8)
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Harapannya Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi nyata bagi pengelola rumah ibadah yang berhasil memberikan dampak sosial luas bagi warga sekitarnya.
Kemenkes mendukung rencana revitalisasi RSUD Kota Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi, dengan estimasi anggaran Rp13,5 miliar.
Program strategis Presiden tidak akan mencapai keberhasilan maksimal tanpa inisiatif personal dari setiap warga negara.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
Sinergi lintas sektor, tokoh agama, dan penguatan fungsi sosial rumah ibadat menjadi kunci menjaga persatuan di tengah tantangan zaman.
Menyusul dipangkasnya Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Mendagri Tito Karnavian meminta para gubernur untuk cerdas mencari pendapatan, misalnya dari pajak hotel dan parkir.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
Satgas Premanisme dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved