Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
JAJARAN pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Gedung A Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Jum’at pagi (19/3).
Dalam kesempatan ini, pengurus Apkasi melaporkan persiapan kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) V yang rencananya akan diselenggarakan pada 25 Maret 2021 di Jakarta.
Usai diterima Mendagri, Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas ,memberikan keterangan pers bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi.
Pengurus Apkasi juga melaporkan kepada Mendagri bahwa kepengurusan yang dipimpinnya telah usai melakukan tugas di masa baktinya, yakni 2015-2020 sehingga perlu diselenggarakan Munas V Apkasi yang salah satu agenda utamanya adalah memilih kepengurusan yang baru.
“Kami meminta ke Bapak Mendagri untuk memfasilitasi agar Bapak Presiden berkenan membuka acara Munas Apkasi pada 25 Maret 2021,” ujar Azwar Anas didampingi Sekjen Apkasi Najmul Akhyar, Wakil Ketua Umum Sokhiatulo Laoli dan Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Wakil Bendahara Umum Ratu Tatu Chasanah serta Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang.
Azwar Anas menambahkan kegiatan Munas V Apkasi 2021 mengusung tema “Penguatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid–19 Melalui Kolaborasi Pusat, Daerah dan Swasta dengan Dukungan Kebijakan yang Berpihak”.
Munas Apkasi akan diselenggarakan secara hybrid di Hotel Indonesia Kempinski dan virtual yang bisa diikuti dari daerah masing-masing.
Apkasi, imbuh Anas, bermaksud mengundang Mendagri dalam kegiatan Munas V 2021 sekaligus mengukuhkan kepengurusan Apkasi yang baru masa bakti 2021-2026.
Dalam kesempatan berbincang santai dengan Mendagri lebih dari dua jam, dimanfaatkan juga untuk mendiskusikan berbagai masalah penting di daerah.
“Di antaranya isu turunnya dana transfer ke daerah dan masalah refokusing anggaran yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah,” tutur Azwar Anas.
Azwar menambahkan,“Beberapa rekan-rekan bupati merasa galau di mana di satu sisi masyarakat di daerah berharap tinggi dengan terpilihnya para bupati baik yang petahana maupun yang baru terpilih, namun di sisi lain kondisi di lapangan cukup menantang dikarenakan PDB ngepres akibat dana transfer pusat berkurang dan banyak PAD di beberapa daerah yang tidak memenuhi target karena kondisi pandemi yang masih kita rasakan hingga saat ini.”
Hal lain yang juga didiskusikan bersama Mendagri adalah upaya peningkatan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Kami memandang layanan SIPD ini harus terus ditingkatkan baik dari sisi kualitas SDM serta infrastruktur jaringan internet yang lebih stabil lagi di daerah,” tukasnya.
Azwar Anas juga menyampaikan sebelum dilangsungkannya Munas, Apkasi juga telah menyelenggarakan kegiatan Pra Munas yang diisi dengan diskusi panel menghadirkan narasumber Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kamis (18/3/2021) secara virtual.
“Kami berharap anggota Apkasi bisa memberikan masukan-masukan terkait persoalan daerah maupun substansi organisasi yang nanti dibahas dan disahkan di Munas V Apkasi sebagai rekomendasi Apkasi ke pemerintah pusat,” katanya. (RO/OL-09)
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Kemendagri juga masih mempertimbangkan terkait apakah pihaknya akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan, sebab informasi tersebut masih perlu didalami secara jelas dan detail.
Pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
Satgas Premanisme dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada.
Ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.
Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menyepakati perubahan beleid itu untuk diambil keputusan tingkat satu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved