Insan perpustakaan di Tanah Air diminta menguatkan perannya dalam mentransfer pengetahuan kepada masyarakat hingga pengetasan minat baca yang masih rendah.
Upaya itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021. Rakornas dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro mewakili Mendagri Tito Karnavian.
Rakornas digelar secara daring mengusung tema "Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" serta perumusan rencana pembangunan di bidang perpustakaan tahun 2021. Tema itu diangkat sebagai jawab berbagai persoalan dan tantangan peran perpustakaan serta pemangku kepentingan di masa sekarang.
Suhajar Diantoro mmenyebut Kemendagri mendorong terwujudnya budaya literasi yang sejalan dengan sasaran strategis Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
Baca juga: Kemendikbud Dorong Ubah Paradigman Pendidikan SMK di Papua
Upaya itu sebagai mewujudkan pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat serta target kinerja urusan perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota.
“Usaha-usaha integrasi dari hulu ke hilir yang melibatkan berbagai sektor dalam memperkuat budaya literasi harus terus dibangun. Dari hulu, dibutuhkan kesadaran pentingnya perpustakaan oleh kepala daerah," sebutnya.
Dia menegaskan selayaknya kelembagaan perpustakaan berdiri sendiri. Apalagi ketika kelembagaan masih digabung, maka penganggaran terkait literasi juga akan terbagi. Sehingga adanya dukungan APBD bagi pembangunan perpustakaan daerah dalam meningkatkan indeks literasi dan kegemaran membaca.
Terkait kendala, dia menambahkan keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan, ketersediaan koleksi buku yang memadai dan sesuai kebutuhan masyarakat, keterbatasan SDM pengelola perpustakaan, keterbatasan pemahaman tentang penyelenggaraan urusan perpustakaan serta keterbatasan dukungan anggaran.
“Padahal, Indonesia memiliki 164.000 jumlah perpustakaan, dan menjadi negara kedua dengan jumlah infrastruktur perpustakaan terbanyak setelah India yang berjumlah 323.605 perpustakaan,” lanjutnya.
Apalagi yang disayangkan, pada 2019 banyak kepala daerah belum menganggap penting keberadaan perpustakaan, 33 kabupaten/kota yang sudah membentuk kelembagaan perpustakaan setingkat dinas, 23 kabupaten/kota belum memiliki perpustakaan, dan 458 kabupaten/kota menggabungkan perpustakaan dengan lembaga lainnya.
Dia berharap kepala daerah berperan atas kesadaran pentingnya perpustakaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong agar budaya literasi tidak bisa ditawar guna menjawab tantangan peningkatan sumber daya manusia. Sehingga dukungan penuh dari APBD dan peningkatan kualitas SDM sangat mutlak.
Perpustakaan daerah harus membangun kerja sama dengan berbagai lembaga dengan mengusung program inovatif untuk turut mengatasi permasalahan seperti minimnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia hingga meningkatnya kebutuhan informasi pemustaka serta perbaikan standarisasi penyediaan dan pengelolaan data yang terintegrasi baik pada tingkat pusat maupun daerah.
Pemda perlu mendorong konsep perpustakaan yang lebih inklusif, sebagaimana perpustakaan modern pada umumnya. Tak lupa, mengintegrasikan seluruh layanan perpustakaan daerah baik secara offline maupun online sehingga memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan bahan bacaan. (H-3)
