Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
SUTAN Riska Tuanku Kerajaan dipilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Apkasi pada perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) V Apkasi dan dikukuhkan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian di Hotel Kempinski Jakarta, Jumat sore (26/3).
Dengan demikian Sutan Riska yang juga Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, ini akan menjadi nahkoda baru Apkasi masa bhakti 2021-2026.
Terpilihnya Sutan Riska secara aklamasi ini berdasarkan aturan AD/ART organisasi karena hanya ada satu calon ketua umum yang mendaftar selama proses penjaringan sejak kegiatan Pra Munas pada 18 Maret 2021 hingga pelaksanaan Munas.
"Saya insya Allah siap mengemban amanah ini dan semaksimal mungkin berjuang melaksanakan rekomendasi Munas serta masukan-masukan dari daerah untuk dibawa ke tingkat pusat," ujarnya.
Setelah terpilih sebagai Ketua Umum Apkasi, Sutan Riska memiliki kewajiban untuk segera menyusun kepengurusan maksimal 30 hari sejak dikukuhkan.
"Kami akan segera menyusun struktur kepengurusan Apkasi yang baru untuk kemudian menggelar rapat kerja berdasarkan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi Munas V Apkasi 2021," imbuhnya.
Tak lupa, dalam pidato sambutan sebagai Ketua Umum Apkasi yang baru, Sutan Riska mengucapkan terima kasih kepada pendahulunya Mardani H. Maming dan Abdullah Azwar Anas.
Ia berujar, "Beliau berdua telah meninggal legasi yang baik bagi Apkasi melalui relasi kerja sama antara pemerintah pusat dan kabupaten, dan saya bersama pengurus Apkasi yang baru nanti siap melanjutkan melanjutkan program-program Apkasi yang telah dijalankan."
"Atas dedikasi, kontribusi dan sumbangsih beliau berdua itu, saya berharap dapat terus menyapa Pak Mardani dan Pak Anas di tengah kesibukannya untuk terus berdiskusi tentang masa depan pemerintahan kabupaten di seluruh Indonesia," tuturnya.
Sutan Riska menambahkan kepengurusan Apkasi dalam tugasnya ke depan, akan membuat program-program kerja sesuai amanat Presiden Jokowi saat membuka Munas V Apkasi 2021.
Untuk kesuksesan pembangunan kabupaten dan koneksi antardaerah, sebutnya, ada berbagai program yang dapat dilakukan, terutama memastikan konsolidasi anggaran di pemerintahan agar dapat dipergunakan semaksimal mungkin.
"Pemerintah kabupaten mesti melakukan perencanaan yang matang. Hal ini sejalan dengan rencana Apkasi membangun cetak biru pembangunan kabupaten yang memetakan permasalahan dan potensi agar perencanaan pembangunan matang terlaksana,"kata Sutan Riska.
"Kita masih akan fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 yang belum berakhir, dengan memperkuat testing, tracing, dan treatment. Dan yang juga amat penting adalah mempercepat program vaksinasi di seluruh kabupaten di Indonesia," ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan bahwa percepatan pemulihan ekonomi juga mesti menjadi prioritas pemkab, dengan program padat karya dan UMKM, memberikan pelayanan yang baik dan mudah serta mendorong tumbuhnya ekspor dan masuknya investasi ke daerah. (RO/OL-09)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan Pataka Apkasi sebagai simbol pengukuhan kepada Sutan Riska Tuanku Kerajaan sebagai Ketua Umum Apkasi Masa Bhakti 2021-2026 yang terpilih secara aklamasi dalam Munas V Apkasi 2021 yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jum'at (26/03/2021).
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Kemendagri juga masih mempertimbangkan terkait apakah pihaknya akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan, sebab informasi tersebut masih perlu didalami secara jelas dan detail.
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved