Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SUTAN Riska Tuanku Kerajaan dipilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Apkasi pada perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) V Apkasi dan dikukuhkan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian di Hotel Kempinski Jakarta, Jumat sore (26/3).
Dengan demikian Sutan Riska yang juga Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, ini akan menjadi nahkoda baru Apkasi masa bhakti 2021-2026.
Terpilihnya Sutan Riska secara aklamasi ini berdasarkan aturan AD/ART organisasi karena hanya ada satu calon ketua umum yang mendaftar selama proses penjaringan sejak kegiatan Pra Munas pada 18 Maret 2021 hingga pelaksanaan Munas.
"Saya insya Allah siap mengemban amanah ini dan semaksimal mungkin berjuang melaksanakan rekomendasi Munas serta masukan-masukan dari daerah untuk dibawa ke tingkat pusat," ujarnya.
Setelah terpilih sebagai Ketua Umum Apkasi, Sutan Riska memiliki kewajiban untuk segera menyusun kepengurusan maksimal 30 hari sejak dikukuhkan.
"Kami akan segera menyusun struktur kepengurusan Apkasi yang baru untuk kemudian menggelar rapat kerja berdasarkan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi Munas V Apkasi 2021," imbuhnya.
Tak lupa, dalam pidato sambutan sebagai Ketua Umum Apkasi yang baru, Sutan Riska mengucapkan terima kasih kepada pendahulunya Mardani H. Maming dan Abdullah Azwar Anas.
Ia berujar, "Beliau berdua telah meninggal legasi yang baik bagi Apkasi melalui relasi kerja sama antara pemerintah pusat dan kabupaten, dan saya bersama pengurus Apkasi yang baru nanti siap melanjutkan melanjutkan program-program Apkasi yang telah dijalankan."
"Atas dedikasi, kontribusi dan sumbangsih beliau berdua itu, saya berharap dapat terus menyapa Pak Mardani dan Pak Anas di tengah kesibukannya untuk terus berdiskusi tentang masa depan pemerintahan kabupaten di seluruh Indonesia," tuturnya.
Sutan Riska menambahkan kepengurusan Apkasi dalam tugasnya ke depan, akan membuat program-program kerja sesuai amanat Presiden Jokowi saat membuka Munas V Apkasi 2021.
Untuk kesuksesan pembangunan kabupaten dan koneksi antardaerah, sebutnya, ada berbagai program yang dapat dilakukan, terutama memastikan konsolidasi anggaran di pemerintahan agar dapat dipergunakan semaksimal mungkin.
"Pemerintah kabupaten mesti melakukan perencanaan yang matang. Hal ini sejalan dengan rencana Apkasi membangun cetak biru pembangunan kabupaten yang memetakan permasalahan dan potensi agar perencanaan pembangunan matang terlaksana,"kata Sutan Riska.
"Kita masih akan fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 yang belum berakhir, dengan memperkuat testing, tracing, dan treatment. Dan yang juga amat penting adalah mempercepat program vaksinasi di seluruh kabupaten di Indonesia," ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan bahwa percepatan pemulihan ekonomi juga mesti menjadi prioritas pemkab, dengan program padat karya dan UMKM, memberikan pelayanan yang baik dan mudah serta mendorong tumbuhnya ekspor dan masuknya investasi ke daerah. (RO/OL-09)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan Pataka Apkasi sebagai simbol pengukuhan kepada Sutan Riska Tuanku Kerajaan sebagai Ketua Umum Apkasi Masa Bhakti 2021-2026 yang terpilih secara aklamasi dalam Munas V Apkasi 2021 yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jum'at (26/03/2021).
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Kebijakan tersebut juga merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang merencanakan perjalanan ibadah umrah mendekati Idulfitri.
Pemerintah daerah terus berupaya mengimplementasikan pembelajaran mendalam, koding, dan AI meski dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Mualem mengenakan pakaian tradisional Melayu serba putih, lengkap dengan sarung dan peci hitam.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved