Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SUTAN Riska Tuanku Kerajaan dipilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Apkasi pada perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) V Apkasi dan dikukuhkan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian di Hotel Kempinski Jakarta, Jumat sore (26/3).
Dengan demikian Sutan Riska yang juga Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, ini akan menjadi nahkoda baru Apkasi masa bhakti 2021-2026.
Terpilihnya Sutan Riska secara aklamasi ini berdasarkan aturan AD/ART organisasi karena hanya ada satu calon ketua umum yang mendaftar selama proses penjaringan sejak kegiatan Pra Munas pada 18 Maret 2021 hingga pelaksanaan Munas.
"Saya insya Allah siap mengemban amanah ini dan semaksimal mungkin berjuang melaksanakan rekomendasi Munas serta masukan-masukan dari daerah untuk dibawa ke tingkat pusat," ujarnya.
Setelah terpilih sebagai Ketua Umum Apkasi, Sutan Riska memiliki kewajiban untuk segera menyusun kepengurusan maksimal 30 hari sejak dikukuhkan.
"Kami akan segera menyusun struktur kepengurusan Apkasi yang baru untuk kemudian menggelar rapat kerja berdasarkan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi Munas V Apkasi 2021," imbuhnya.
Tak lupa, dalam pidato sambutan sebagai Ketua Umum Apkasi yang baru, Sutan Riska mengucapkan terima kasih kepada pendahulunya Mardani H. Maming dan Abdullah Azwar Anas.
Ia berujar, "Beliau berdua telah meninggal legasi yang baik bagi Apkasi melalui relasi kerja sama antara pemerintah pusat dan kabupaten, dan saya bersama pengurus Apkasi yang baru nanti siap melanjutkan melanjutkan program-program Apkasi yang telah dijalankan."
"Atas dedikasi, kontribusi dan sumbangsih beliau berdua itu, saya berharap dapat terus menyapa Pak Mardani dan Pak Anas di tengah kesibukannya untuk terus berdiskusi tentang masa depan pemerintahan kabupaten di seluruh Indonesia," tuturnya.
Sutan Riska menambahkan kepengurusan Apkasi dalam tugasnya ke depan, akan membuat program-program kerja sesuai amanat Presiden Jokowi saat membuka Munas V Apkasi 2021.
Untuk kesuksesan pembangunan kabupaten dan koneksi antardaerah, sebutnya, ada berbagai program yang dapat dilakukan, terutama memastikan konsolidasi anggaran di pemerintahan agar dapat dipergunakan semaksimal mungkin.
"Pemerintah kabupaten mesti melakukan perencanaan yang matang. Hal ini sejalan dengan rencana Apkasi membangun cetak biru pembangunan kabupaten yang memetakan permasalahan dan potensi agar perencanaan pembangunan matang terlaksana,"kata Sutan Riska.
"Kita masih akan fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 yang belum berakhir, dengan memperkuat testing, tracing, dan treatment. Dan yang juga amat penting adalah mempercepat program vaksinasi di seluruh kabupaten di Indonesia," ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan bahwa percepatan pemulihan ekonomi juga mesti menjadi prioritas pemkab, dengan program padat karya dan UMKM, memberikan pelayanan yang baik dan mudah serta mendorong tumbuhnya ekspor dan masuknya investasi ke daerah. (RO/OL-09)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan Pataka Apkasi sebagai simbol pengukuhan kepada Sutan Riska Tuanku Kerajaan sebagai Ketua Umum Apkasi Masa Bhakti 2021-2026 yang terpilih secara aklamasi dalam Munas V Apkasi 2021 yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jum'at (26/03/2021).
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved