Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Pelarian dua buron korupsi yang menghilang sejak Juni 2016 berakhir di Jakarta. Seorang ditangkap tim Kejaksaan di Jakarta Timur dan seorang lainnya menyerahkan diri.
Sejauh ini, penyidik telah memblokir 35 rekening bank dalam negeri milik para tersangka. Namun, dia belum bisa memastikan total nilai uang dalam rekening tersebut.
Hingga saat ini Kejaksaan Agung terus melakukan pemeriksaan ke sejumlah saksi yang dipanggil untuk menggali keterangan dan penyidikan.
Kejagung juga memeriksa sembilan karyawan dari dua perusahaan yang berbeda yakni PT Bumi Nusa Jaya Abadi dan PT Hanson Internasional Tbk terkait dugaan kasus korupsi Jiwasraya
Setelah melakukan rapat kerja dengan Kejaksaan Agung RI, Komisi III DPR RI segera membentuk panitia kerja (panja) pengawasan kasus hukum Jiwasraya.
Penerapan UU Pencucian Uang dinilai urgen agar harta kekayaan para tersangka tidak dapat dipindahtangankan.
Ia tidak merasa menipu - -meski ada yang tiba-tiba tertipu. Bentjok pasti merasa benar. Yang salah, menurut jalan pikiran itu, adalah orang yang merasa tertipu itu.
Kejaksaan Agung RI kembali melakukan penggeledahan di kediaman pribadi Syahmirwan, tersangka kasus megakorupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya.
Pada Selasa (14/1) Kejagung menetapkan lima tersangka dugaan penilapan dana Jiwasraya, yaitu mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Dirkeu Jiwasraya Harry Prasetyo
Selain itu, Kejagung juga melakukan sita terhadap 156 bidang tanah milik Komisaris PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro yang berada di dua wilayah berbeda
Tempat yang digeledah antara lain adalah Alam Mineral, PT Pol Advisa Aset Manajemen dan PT Millenium Manajemen Finansial Aset Manajemen.
Penggeledahan dilakukan di rumah pribadi Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim (HSR) dan mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Harry Prasetyo (HP).
Dari enam saksi itu, empat di antaranya merupakan direktur di perusahaan swasta.
Penyidik masih terus mengumpulkan alat-alat bukti untuk melengkapi berkas perkara.
"Semua hadir memenuhi panggilan penyidik," kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono
Untuk mempercepat proses penyidikan kasus dugaan korupsi jumbo di PT Asuransi Jiwasraya (persero), tidak ada salahnya kejaksaan minta bantuan KPK.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sepakat untuk saling menguatkan pilar penegakan hukum masing-masing lembaga.
Jiwasraya belum menerbitkan laporan keuangan 2018 karena menunggu hasil audit BPK dan BPKP.
juga minta Jaksa Agung, Polri, BIN untuk melihat dampak-dampak ikutan dari Omnibus Law ini. Jangan sampai menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan," kata Jokowi
Burhanuddin mengatakan seluruhnya berpotensi menjadi tersangka dan akan menjalani pemeriksaan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved