Lima Tersangka Menguak Jiwasraya

LIMA tersangka kasus korupsi jumbo PT Jiwasraya (persero) keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, secara terpisah dengan memakai rompi tahanan dan kedua tangan diborgol, kemarin.

Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro, dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Harry Prasetyo, mengakhiri pemeriksan pada pukul 17.21 WIB. Ekspresi mereka datar seakan tidak yakin atas penetapan tersangka itu. Keduanya langsung naik mobil tahanan.

Berselang 1 jam, giliran Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Heru Hidayat, digelandang keluar dari ruangan penyidik dengan menekuk wajahnya. Awak media tidak mendengar sepatah kata pun dari Heru.

ANTARA FOTO/Anita Permata Dewi

Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Pukul 18.36, mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan, digiring petugas ke mobil tahanan. Lagi-lagi mereka tidak berkomentar apa-apa meskipun awak media terus mencecar hingga ke mobil tahanan.

JAM-Pidsus Adi Toegarisman mengungkapkan, demi alasan pemeriksaan, kelima tersangka ditahan di rutan yang berbeda. Hendrisman di Rutan Pomdam Jaya, Syahmirwan di Rutan Cipinang, Heru Hidayat di Rutan Salemba Cabang Kejagung, Benny Tjokro di Rutan KPK, dan Harry di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Penahanan lima tersangka sampai 20 hari ke depan. Kami terus mengumpulkan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara," kata Adi di Gedung Bundar, kemarin.

Adi tidak menjelaskan peran setiap tersangka. Kelima tersangka disangkakan Pasal 2 Primer dan Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta dari seluruh alat bukti. "Kami persangkakan Pasal 2 Primer dan Subsider Pasal 3. Ya, sesuai rumusan pasal itu."

Sejak 2006

Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi proses hukum Jiwasraya dilakukan tidak pandang bulu. Menurut dia, langkah hukum Kejagung turut membantu pihaknya dalam membenahi Jiwasraya.

"Pengusutan kasus di masa lalu untuk menata korporasi. Kami juga mengapresiasi investigasi BPK," ujar Erick.

Rabu (8/1), Ketua BPK Agung Firman Sampurna menuturkan Jiwasraya telah bermasalah sejak 2006 karena mencatat laba tidak nyata.

Pada saat itu BPK mendapati 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional. Perseroan melakukan investasi tanpa mengkaji penempatan saham sehingga berpotensi gagal bayar.

Pada 2017 Jiwasraya membukukan laba Rp360,3 miliar, tapi predikat opini yang diberi-kan kantor akuntan publik tidak wajar karena kekurang-an dana pencadangan Rp7,7 triliun. Kemudian di 2018 Jiwasraya mencatat kerugian unaudited Rp15,3 triliun. Hingga September 2019, perusahaan diperkirakan merugi Rp13,7 triliun.

Ketua YLKI Tulus Abadi mengingatkan semua pihak agar mengutamakan pengembalian dana pemegang polis Jiwasraya. "Mereka telah menanamkan uang dan mengikuti prosedur dengan benar."

Di lain pihak, Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak berharap penyidik tidak berhenti pada kelima tersangka.

MI/MOHAMAD IRFAN

Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak

"Kementerian BUMN dan OJK tidak bisa didiamkan. Kantor akuntan publik harus dicabut izinnya. Belum lagi manajer investasi. Semua harus diperiksa tanpa pandang bulu." (Dhk/Van/Mir/Uta/Hld/Nur/X-3)