Terapkan UU TPPU dalam Kasus Jiwasraya

KEJAKSAAN Agung diminta menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada lima tersangka kasus megakorupsi pengelolaan ke­uangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (perse­ro) yang merugikan negara hingga Rp13,7 triliun.

Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, mengatakan hal itu perlu dila­kukan agar harta kekayaan para tersangka tidak dapat dipindahtangankan dan yang sudah dipindahtangankan agar dapat ditelusuri.

“Ada beberapa cara. Yang pertama hanya menggunakan UU Korupsi, dilihat dan dija­­tuhkan pidana uang penggan­­ti atau dengan UU TPPU, harus gunakan TPPU, yakni para ter­­sangka melanggar pasal tin­­dak pidana korupsi,” kata Yenti saat diskusi di Para Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (1/17).
Saat ini, lanjut Yenti, Keja­­gung sangat membutuhkan uang pengganti guna mengembalikan uang nasabah.

“Untuk menuntaskan korupsi, dalam UU Tipikor Pasal 18 ada namanya uang pengganti dan saat ini butuh sekali uang pengganti untuk para na­sabah. Harus diketahui sejak kapan yang bersangkutan melakukan tipikor dan uang hasil korupsi,” tandasnya.

Karena itu, perlu undang-undang yang mengatur sehingga dapat menjerat para tersangka serta mengembalikan uang para nasabah.

Hingga kemarin, sebanyak lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya ialah Direktur Utama PT Asuran­si Jiwa­sraya Hendrisman Rahim.

Selain itu, Hendrisman, ter­sang­ka lainnya, ialah mantan Kepala Divisi Investasi dan Ke­uangan Jiwasraya, Syah­mir­wan; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (Tram) Heru Hidayat; Komisaris PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro; dan mantan Direktur Keuang­an PT Asuransi Jiwasraya, Harry Prasetyo.

Yakin tuntas

Pada kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa kasus korupsi yang menerpa PT Jiwasraya akan bisa diselesaikan hingga tuntas, baik dari sisi hukum maupun tanggung jawab terkait pengembalian dana kepada nasabah.

Kendati demikian, Presiden tidak memasang target waktu penyelesaian kasus itu. “Target tidak ada. Target saya, ya selesai. Yang penting selesai terutama untuk nasabah-na­­sabah rakyat kecil,” ujar Jo­ko­wi, Jumat (17/1).

Presiden mengaku pemerintah bersama seluruh pihak terkait membutuhkan upaya yang besar dalam menun­tas­kan persoalan di tubuh BUMN itu.

Terkait penuntasan kasus, Kejaksaan Agung, kemarin, dilaporkan menggeledah dua kantor milik Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (Tram) sekaligus tersangka kasus Jiwasraya, Heru Hidayat.

Penggeledahan juga dilakukan di kediam­an pribadi Syahmirwan tersangka lain kasus tersebut dan berhasil mengamankan dua mobil dan dokumen berupa sertifikat tanah dan surat berharga berupa polis asu­ransi serta deposito.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Hari Setiyono, menyatakan pengge­ledahan dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Korupsi dan Tim Pelacakan Aset pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI yang dilakukan mulai pukul 16.00 hingga 22.00 WIB. Kejagung juga menyatakan tengah memeriksa tiga saksi, salah satunya sekretaris pribadi dari Benny Tjokrosa­putro.

Terkait pembentukan panitia kerja Jiwasraya, Wakil Ke­tua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan hal itu sudah tepat. “Panja lebih mudah dibentuk sehingga dapat segera mulai bekerja.” (Pra/X-6)