Komisi III DPR RI Segera Bentuk Panja Kasus Jiwasraya

KOMISI III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan membentuk panitia kerja (panja) pengawasan penegakan hukum kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Hal itu menjadi kesimpulan rapat dengan Kejaksaan Agung RI.

"Komisi III akan melaksanakan rapat tertutup dengan Jaksa Agung untuk meminta penjelasan lebih mendalam terkait penanganan kasus Jiwasraya. Dilanjutkan dengan membentuk panja pengawasan penegakan hukum Jiwasraya," kata Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa, saat memimpin rapat di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senin (20/1).

Dalam rapat tersebut, mayoritas anggota Komisi III menyoroti kasus Jiwasraya. Anggota Komisi III Fraksi NasDem, Taufik Basari, meminta Kejaksaan Agung untuk memperhatikan kecepatan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus tersebut.

Baca juga: OJK Beberkan Kronologi Kasus Jiwasraya

"Karena ini berkaitan dengan perekonomian negara, kepercayaan publik, investasi dan sebagainya," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III Fraksi Demokrat, Benny K Harman, meminta Kejaksaan Agung untuk menjelaskan kronologis kasus Jiwasraya dengan lengkap. Pasalnya, kasus tersebut dinilai sebagai kejahatan luar biasa.

"Bagi kami kasus ini bukan kejahatan biasa, ini kejahatan luar biasa, halus mainannya. Maksud dan tujuannya tidak begitu jelas, tapi bisa dibaca jelang pemilu," kata Benny.

Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa pihaknya terus menuntaskan kasus Jiwasraya secara maksimal. Saat ini, pihaknya masih menelusuri 55 ribu transaksi. "Kami telah dan sedang telusuri 55 ribu transaksi yang harus kami pelajari betul. Nanti kami akan ketahui alirannya kemana dan kepada siapa," tandasnya.(OL-11)