Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
Nawawi menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat ke Kejagung pada tanggal 22 September dan 8 Oktober 2020.
ICW meminta Kejaksaan Agung dan Polri untuk segera mengirimkan salinan berkas perkara Joko Tjandra ke KPK untuk supervisi.
Permintaan salinan berkas perkara Joko Tjandra dari KPK belum dipenuhi Bareskrim dan Kejaksaan Agung.
PTUN menyatakan bahwa pernyataan Burhanuddin dalam rapat bersama Komisi III DPR awal tahun lalu terkait peristiwa tersebut merupakan tindakan melawan hukum.
Mereka dikenakan Pasal 188 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman hingga lima tahun penjara.
Penyidik Bareskrim memeriksa ASN Kejagung terkait pengadaan alumunium composite panel tahun anggaran 2019.
Setelah sampai di Malaysia, Rahmat dijemput oleh staf Joko Tjandra yang kemudian menuju ke kantornya Exchange.
Kedelapan tersangka dikenakan Pasal 188 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman hingga lima tahun penjara.
Kejaksaan juga bisa mengedepankan aspek pencegahan dalam penegakan hukum di sektor perbankan.
Kejaksaan Agung menilai hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memutus pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait peristiwa Semanggi I dan II merupakan tindakan melawan hukum
"Berkas sembilan tersangka yang ada anggota KAMI dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada penyidik Bareskrim, kemarin" kata Hari Setiyono
Kejaksaan Agung masih menunggu Komnas HAM untuk melengkapi syarat formil dan material.
Ferry menegaskan, pihaknya akan mengajukan banding atas putusan perkara yang digugat oleh Sumarsih dan Ho Kim Ngo, orang tua korban peristiwa Semanggi I dan II.
Terpidana Herry Faisal terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait pengelolaan APBD pada Dinkes Kabupaten Kolaka Timur TA 2014
Penyidik gabungan telah memeriksa sejumlah saksi setelah menetapkan delapan tersangka.
Gaji Pinangki selama bekerja di Korps Adhyaksa sebesar Rp9.432.300, tunjangan kinerja Rp8.757.600, serta uang makan Rp731.850 per bulan.
Napoleon meminta jumlah lebih besar dengan alasan bakal dibagi dengan petinggi yang menempatkannya sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri.
Ferdy mengatakan pemeriksaan Karo Umum Kejagung itu merupakan pemeriksaan tambahan. Karo Umum Kejagung telah diperiksa sebelumnya, namun Ferdy tidak menyebut waktu pemeriksaannya.
Untuk menjamin transparansi, sejak 2014, 2017, dan 2018 Kejaksaan RI telah sepenuhnya menggunakan CAT Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Napoleon diduga meminta jatah suap yang lebih ke Djoko Tjandra dengan klaim bukan untuk dirinya saja.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved