Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam kasus ASABRI yang diduga mengalami kerugian mencapai Rp10 triliun, Arya mengakui terdapat persamaan kasus tersebut dengan Jiwasraya.
Beda, karena ASABRI itu asuransi sosial, bukan asuransi privat. Jadi tidak bisa dalam konteks B2B. Jadi agak sulit karena mereka asuransi sosial
Untuk mempercepat proses penyidikan kasus dugaan korupsi jumbo di PT Asuransi Jiwasraya (persero), tidak ada salahnya kejaksaan minta bantuan KPK.
Penyidikan perkara tersebut terus dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan berbagai barang bukti yang diharapkan dapat menjadi titik terang dalam pengungkapkan kasus korupsi itu.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menilai pansus Jiwasraya memang pantas dibentuk.
Untuk membentuk UU sebagai alas dari dibentuknya Lembaga Penjamin Polis, OJK perlu berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait proses persetujuannya.
Pemanggilan akan dilakukan dalam waktu dekat usai Menteri kembali ke Tanah Air dari kunjunganya ke Abu Dhabi mendampingi Presiden Jokowi.
Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengatakan semua kasus korupsi harus dibongkar. Bukan hanya dibongkar, tetapi dibawa ke pengadilan.
Penyidikan kasus ini terus dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dugaan terjadinya penyalahgunaan investasi yang melibatkan 13 perusahaan tersingkap.
Dengan dibentuknya Pansus, dia menilai DPR selaku wakil rakyat bisa meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahan BUMN.
Dengan permasalahan yang besar di ASABRI, Ombudsman tengah menelisik laporan keuangan BUMN asuransi tersebut.
Kasus yang terjadi di PT Asuransi Jiwasara (Persero) terbilang menarik. Pasalnya, alih-alih memprioritaskan proteksi kepada nasabah, perseroan justru mengutamakan investasi
Trimegah menjadi salah satu pihak yang dimintai keterangan sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana di Jiwasraya.
"Kami memandang, BUMN adalah simbol kedaulatan ekonomi bangsa yang wajib dirawat dan dijaga dari upaya-upaya praktik korupsi sistemik dan skandal lainnya."
"Kalau memang kita ingin supaya tidak terjadi itu (gagal bayar lagi) kita selesaikan dan jangan jadikan sebagai komoditi politik. Ini adalah maladministrasi bisnis, jangan kemana-mana,."
Meski muara permasalahan perseroan telah terjadi pada 2006 silam, bukan berarti pemerintahan saat ini akan abai.
Di 2015, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan dugaan penyalahgunaan wewenang Jiwasraya.
"Enam saksi memenuhi panggilan tim jaksa penyidik tindak pidana korupsi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung."
Dasco mengatakan saat ini sudah ada lima fraksi yang secara informal menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya.
OJK telah memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan penanganan kasus Jiwasraya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved