DPR Usul Bentuk Pansus Jiwasraya dan Asabri

ANGGOTA DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait kasus asuransi Jiwasraya dan Asabri. Hal itu diungkapkannya kepada 

"Skandal Jiwasraya dan Asabri ini, harapan rakyat pansus bisa dibentuk, sehingga kita bisa membongkar kasus ini, pelaku bisa ditangkap, uang nasabah bisa kita kembalikan," kata Andre kepada pimpinan DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-7 hari ini, Senin (13/1).

Dengan dibentuknya Pansus, dia menilai DPR selaku wakil rakyat bisa meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahan BUMN. Mengingat BUMN merupakan perusahaan negara yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan rakyat.

"Kita DPR bisa beri evaluasi (dengan adanya Pansus), agar ke depan tidak ada keboboloan seperti Jiwasraya, Asabri dan kasus-kasus lainnya," tegasnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi PKS Amin A.K. mengatakan dengan adanya Pansus, proses pengawasan bisa lebih efektif dan efisien. DPR pun bisa memperoleh informasi lebih detail terkait kasus-kasus tersebut.

"Tidak seperti sekarang, kita mendapat informasi BUMN sudah dapat penyakit masuk stadium 3, stadium 4," tutur Amin.

Baca juga: Enam Asuransi BUMN Bermasalah, Kejaksaan Harus Bertindak

Amin menilai pembentukan Pansus lebih tepat ketimbang pembentukan panitia kerja (Panja). Pasalnya sejumlah BUMN seperti Jiwasraya dan Asabri berkaitan dengan lebih dari satu komisi di DPR, sehingga Pansus dinilai akan sangat efektif.

"Kenapa perlu Pansus, karena ini lintas komisi. Bisa jadi satu BUMN itu berkaitan dengan 3 sampai 4 komisi. Kalau sebatas Panja nanti tidak efektif targetnya," imbuhnya.

Dia juga menambahkan pertimbangan pembentukan Pansus sangat penting, mengingat kasus-kasus tersebut juga berdampak pada kerugian negara yang secara nominal sangat besar. Selain itu, Pansus juga menunjukan kehadiran DPR untuk membela hak-hak rakyat yang dirugikan.(OL-5)