DJKN: Produk Jiwasraya Sarat Investasi daripada Proteksi

DIREKTUR Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN), Isa Rachmatarwata menilai, kasus yang terjadi di PT Asuransi Jiwasara (Persero) terbilang menarik. Pasalnya, alih-alih memprioritaskan proteksi kepada nasabah, perseroan justru mengutamakan investasi.

"Di Jiwasraya ini menarik karena ada jenis produk yang kemudian lebih sarat investasi dibandingkan asuransinya, Jiwasraya Saving Plan. Dalam 1 tahun pertama pemegang polis sudah bisa mem-break polis dan meminta proceednya berapa akumulasi dana yang dihasilkan di situ," kata Isa di kantornya, Jumat (10/1).

Produk Jiwasraya itu, kata Isa, merupakan produk yang sarat investasi ketimbang proteksi. Produk yang berujung menjadi masalah itu, kata Isa jarang menimpa perusahaan asuransi lainnya.

"Case Jiwasraya unik, tidak seprti case asuransi pada umumnya. Kalau umumnya, intensi regulator, mempertahankan polis supaya berjalan terus. Kalau ini, ada saving plan itu yang 1 tahun berhak menghentikan," jelasnya.

Isa enggan berbicara lebih lanjut mengenai persoalan yang kini tengah diusut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung itu. Menurutnya hal itu menjadi domain Kementerian BUMN dan OJK terkait upaya penyehatan kembali perseroan.

Menyoal adanya dampak sistemik pada kasus Jiwasraya yang disebutkan oleh Ketua BPK, mantan Kepala Biro Peransurasian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan itu mengatakan perlu penjelasan yang lebih terkait hal itu.

"Kita harus tunggu BPK waktu mengatakan sistemik dan sebagainya, kita justru harus komunikasi dulu, denger dulu apa yang dimaksud sistemik. Kalau beberapa asuransi yang misal mengandalkan reasuransi, bisa jadi sistemiknya lewat reasuransi itu, tapi saya nggak tau kalau case ini. Kita harus menunggu pembedahan dan itu lebih baik dari BPK, dari Kejaksaan," pungkas Isa.

Diketahui sebelumnya, Ketua BPK Agung Firman Sampurnoa dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung pada Rabu, (8/1). Kala itu Agung mengatakan kasus Jiwasraya bedampak sistemik.

"Kasus Jiwasraya ini cukup besar skalanya, bahkan saya katakan ini gigantik dan memiliki dampak sistemik," ujarnya.

Diketahui, BPK dan Kejaksaan Agung berjanji akan menuntaskan kasus yang diduga menyebabkan kerugian negara itu dalam waktu dua bulan.

Kasus Jiwasraya bermula ketika perseroan tidak dapat membayar klaim polis yang jatuh tempo dengan nilai sebesar Rp12,4 triliun. Hingga Agustus 2019 asuransi milik pemerintah tersebut diperkirakan rugi Rp13,7 triliun.

Dugaan penyelewengan dana pun sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung RI sudah membentuk tim dengan 16 jaksa, rinciannya ada 12 anggota dan empat orang pimpinan tim, untuk menangani dugaan kasus tindak pidana korupsi itu. (OL-11)