Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
ICW menyayangkan jaksa penuntut umum (JPU) hanya meminta hakim menjatuhi hukuman ke Ardian dan Harry dengan pidana penjara empat tahun.
Ali mengatakan data yang dipakai ICW tersebut hanya berasal dari data publikasi KPK bidang penindakan pada semester pertama pada Juni 2020.
Ketidakprofesionalan itu dinilai ada saat Kejaksaan Agung menolak memberikan kasus dugaan penerimaan suap yang dilakukan oleh mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari kepada KPK.
Sepanjang 2020, Korps Adhyaksa menangani 259 kasus rasuah di Indonesia. Kejaksaan juga sudah menetapkan 505 tersangka kasus korupsi sepanjang 2020.
Berkaca dari hal tersebut, tidak mengherankan jika capaian indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan dari skor
KPK menilai putusan bebas terhadap Pengacara Lucas di tingkat Peninjauan Kembali (PK) melukai rasa keadilan
ICW mendesak pemerintah dan DPR segera mengubah Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
ICW yakin ada penyelenggara negara yang bisa diusut KPK dalam kasus ini. Pasalnya, kata Kurnia, pengurusan fatwa MA tidak bisa dilakukan oleh orang biasa.
ICW nilai KPK terburu-buru menghentikan kasus itu tanpa memeriksa pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.
ICW mengatakan semestinya KPK terlebih dahulu mendapatkan keterangan dari Sjamsul atau pun Itjih untuk kemudian melihat kemungkinan meneruskan penanganan perkara ini.
ICW mengkritik langkah Ketua KPK Firli Bahuri yang menggelar sosialisasi pencegahan korupsi kepada para narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung.
RUU tersebut menjadi suplemen penting untuk menunjang aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.
"ICW mendesak agar KPK segera memanggil seluruh pihak yang disebutkan, termasuk Sekjen KKP Antam Novambar."
Selain vonis seumur hidup, Kurnia juga menyebut hakim seharusnya menjatuhi denda Rp1 miliar dan merampas seluruh aset hasil kejahatan yang dikuasai Nurhadi.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menilai Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte layak untuk divonis seumur hidup oleh hakim
Peran sentral Joko Tjandra dalam perkara suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung dan penghapusan nama dari daftar pencarian orang (DPO) cenderung dinafikan.
KPK harus perketat pemantauan proyek-proyek pemerintah daerah di Indonesia. ICW berharap kasus Nurdin Abdullah menjadi kasus terakhir.
Pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan korupsi lebih tepat dengan kombinasi hukuman penjara seumur hidup serta diikuti pemiskinan koruptor.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri itu layak dituntut 20 tahun.
ICW menyebut masih banyak fakta yang belum terungkap dalam perkara terdakwa Pinangki Sirna Malasari pada kasus suap pengurusan pengajuan fawa Mahkamah Agung untuk membebaskan Djoko Tjandra.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved