Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai turunnya kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan situasi yang memprihatinkan. ICW menilai sumber penurunan kepercayaan itu lantaran kepemimpinan KPK yang tindak tanduk maupun kebijakannya menuai kontroversi.
"ICW meyakini sumber utama permasalahan di tubuh KPK saat ini berasal dari lima pimpinannya," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa (28/9).
Baca juga: Buron Kasus Pendudukan Kawasan Hutan Ditangkap Tim Kejagung
ICW menduga adanya dua pimpinan KPK yang berurusan dengan Dewan Pengawas karena masalah etik turut berimbas kepada turunnya kepercayaan masyarakat.
Salah satu pimpinan KPK bahkan dijatuhi sanksi etik berat karena berkomunikasi dengan pihak yang berperkara. Menurut ICW, persoalan etik itu menjadi sorotan publik lantaran berkaitan dengan isu integritas.
"Masyarakat tidak mungkin akan percaya lagi jika KPK mengkampanyekan nilai integritas sedangkan pimpinannya saja bermasalah dari segi etika," ujarnya.
ICW juga menilai turunnya kepercayaan masyarakat juga lantaran kinerja penindakan KPK yang merosot. Kuantitas penindakan melalui operasi tangkap tangan dinilai menurut serta ditengarai terjadi sejumlah kebocoran.
Selain itu, ICW menilai kebijakan pimpinan KPK juga kerap menuai kontroversi dan polemik seperti tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai. Kemudian, ada pula rencana menggandeng narapidana korupsi untuk memberikan testimoni dalam rangka pendidikan antikorupsi.
Sebelumnya, hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan turunnya kepercayaan publik terhadap KPK. Dari hasil survei itu, kepercayaan masyarakat terhadap KPK kini hanya 65%.
Tingkat kepercayaan terhadap KPK berada di posisi keempat di bawah TNI, Presiden, dan Polri. Indikator Politik menyebut terjadi penurunan lantaran sebelum ini posisi KPK biasanya berada pada posisi pertama atau kedua. (OL-6)
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
ICW menilai wacana Pilkada dipilih DPRD tidak beralasan dan berpotensi mengancam demokrasi serta membuka kembali ruang politik transaksional.
Pemulihan aset negara bukan sekadar menyita lalu melelang. Terdapat proses panjang dan penuh kendala hukum yang harus dilalui aparat.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memamerkan uang rampasan negara dan hasil denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan.
KPK akan menelaah laporan ICW dan Kontras soal dugaan pemerasan oleh 14 orang bintara, dan 29 orang perwira Polri, dengan nilai mencapai Rp26,2 miliar selama 2020-2025
KPK memiliki mandat penuh berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK untuk mengusut aparat penegak hukum (APH) yang melakukan korupsi.
Wana juga mengkritik keras langkah KPK yang cenderung menyerahkan berkas jaksa yang terjaring OTT kepada Kejaksaan Agung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved