Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai turunnya kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan situasi yang memprihatinkan. ICW menilai sumber penurunan kepercayaan itu lantaran kepemimpinan KPK yang tindak tanduk maupun kebijakannya menuai kontroversi.
"ICW meyakini sumber utama permasalahan di tubuh KPK saat ini berasal dari lima pimpinannya," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa (28/9).
Baca juga: Buron Kasus Pendudukan Kawasan Hutan Ditangkap Tim Kejagung
ICW menduga adanya dua pimpinan KPK yang berurusan dengan Dewan Pengawas karena masalah etik turut berimbas kepada turunnya kepercayaan masyarakat.
Salah satu pimpinan KPK bahkan dijatuhi sanksi etik berat karena berkomunikasi dengan pihak yang berperkara. Menurut ICW, persoalan etik itu menjadi sorotan publik lantaran berkaitan dengan isu integritas.
"Masyarakat tidak mungkin akan percaya lagi jika KPK mengkampanyekan nilai integritas sedangkan pimpinannya saja bermasalah dari segi etika," ujarnya.
ICW juga menilai turunnya kepercayaan masyarakat juga lantaran kinerja penindakan KPK yang merosot. Kuantitas penindakan melalui operasi tangkap tangan dinilai menurut serta ditengarai terjadi sejumlah kebocoran.
Selain itu, ICW menilai kebijakan pimpinan KPK juga kerap menuai kontroversi dan polemik seperti tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai. Kemudian, ada pula rencana menggandeng narapidana korupsi untuk memberikan testimoni dalam rangka pendidikan antikorupsi.
Sebelumnya, hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan turunnya kepercayaan publik terhadap KPK. Dari hasil survei itu, kepercayaan masyarakat terhadap KPK kini hanya 65%.
Tingkat kepercayaan terhadap KPK berada di posisi keempat di bawah TNI, Presiden, dan Polri. Indikator Politik menyebut terjadi penurunan lantaran sebelum ini posisi KPK biasanya berada pada posisi pertama atau kedua. (OL-6)
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Sebanyak Rp33 juta berhasil dikumpulkan pegawai KPK melalui metode zakat. Sementara itu, ada Rp12 juta infak yang juga terkumpul untuk menambah beasiswa yang diberikan.
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
ICW heran dengan langkah majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan hukuman terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar lebih rendah dari tuntutan JPU
Zarof Ricar divonis hukuman penjara 16 tahun karena terbukti bersalah terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Vonis berdasar pertimbangan usia dan masalah kesehatan itu dinilai ringan
ICW menanggapi sejumlah pernyataan Mantan Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Nadiem Makarim menanggapi temuan ICW terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dalam pengadaan laptop Chromebook
ICW juga menemukan bahwa rencana pengadaan laptop tidak tersedia dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved