Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai turunnya kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan situasi yang memprihatinkan. ICW menilai sumber penurunan kepercayaan itu lantaran kepemimpinan KPK yang tindak tanduk maupun kebijakannya menuai kontroversi.
"ICW meyakini sumber utama permasalahan di tubuh KPK saat ini berasal dari lima pimpinannya," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa (28/9).
Baca juga: Buron Kasus Pendudukan Kawasan Hutan Ditangkap Tim Kejagung
ICW menduga adanya dua pimpinan KPK yang berurusan dengan Dewan Pengawas karena masalah etik turut berimbas kepada turunnya kepercayaan masyarakat.
Salah satu pimpinan KPK bahkan dijatuhi sanksi etik berat karena berkomunikasi dengan pihak yang berperkara. Menurut ICW, persoalan etik itu menjadi sorotan publik lantaran berkaitan dengan isu integritas.
"Masyarakat tidak mungkin akan percaya lagi jika KPK mengkampanyekan nilai integritas sedangkan pimpinannya saja bermasalah dari segi etika," ujarnya.
ICW juga menilai turunnya kepercayaan masyarakat juga lantaran kinerja penindakan KPK yang merosot. Kuantitas penindakan melalui operasi tangkap tangan dinilai menurut serta ditengarai terjadi sejumlah kebocoran.
Selain itu, ICW menilai kebijakan pimpinan KPK juga kerap menuai kontroversi dan polemik seperti tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai. Kemudian, ada pula rencana menggandeng narapidana korupsi untuk memberikan testimoni dalam rangka pendidikan antikorupsi.
Sebelumnya, hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan turunnya kepercayaan publik terhadap KPK. Dari hasil survei itu, kepercayaan masyarakat terhadap KPK kini hanya 65%.
Tingkat kepercayaan terhadap KPK berada di posisi keempat di bawah TNI, Presiden, dan Polri. Indikator Politik menyebut terjadi penurunan lantaran sebelum ini posisi KPK biasanya berada pada posisi pertama atau kedua. (OL-6)
JURU Bicara KPK Budi Prasetyo perubahan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah bersifat sementara
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
KPK mengizinkan tahanan, termasuk eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, bertemu keluarga saat Idul Fitri 21 Maret 2026. Simak jadwal dan syarat kunjungannya di sini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
MANTAN Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas kini menjadi tahanan rumah. ICW menilai sangat berisiko karena ada potensi penghilangan barang bukti kasus korupsi kuota haji
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kebijakan impor 105.000 unit kendaraan pick up (pikap) dari India.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved