Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai turunnya kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan situasi yang memprihatinkan. ICW menilai sumber penurunan kepercayaan itu lantaran kepemimpinan KPK yang tindak tanduk maupun kebijakannya menuai kontroversi.
"ICW meyakini sumber utama permasalahan di tubuh KPK saat ini berasal dari lima pimpinannya," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa (28/9).
Baca juga: Buron Kasus Pendudukan Kawasan Hutan Ditangkap Tim Kejagung
ICW menduga adanya dua pimpinan KPK yang berurusan dengan Dewan Pengawas karena masalah etik turut berimbas kepada turunnya kepercayaan masyarakat.
Salah satu pimpinan KPK bahkan dijatuhi sanksi etik berat karena berkomunikasi dengan pihak yang berperkara. Menurut ICW, persoalan etik itu menjadi sorotan publik lantaran berkaitan dengan isu integritas.
"Masyarakat tidak mungkin akan percaya lagi jika KPK mengkampanyekan nilai integritas sedangkan pimpinannya saja bermasalah dari segi etika," ujarnya.
ICW juga menilai turunnya kepercayaan masyarakat juga lantaran kinerja penindakan KPK yang merosot. Kuantitas penindakan melalui operasi tangkap tangan dinilai menurut serta ditengarai terjadi sejumlah kebocoran.
Selain itu, ICW menilai kebijakan pimpinan KPK juga kerap menuai kontroversi dan polemik seperti tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai. Kemudian, ada pula rencana menggandeng narapidana korupsi untuk memberikan testimoni dalam rangka pendidikan antikorupsi.
Sebelumnya, hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan turunnya kepercayaan publik terhadap KPK. Dari hasil survei itu, kepercayaan masyarakat terhadap KPK kini hanya 65%.
Tingkat kepercayaan terhadap KPK berada di posisi keempat di bawah TNI, Presiden, dan Polri. Indikator Politik menyebut terjadi penurunan lantaran sebelum ini posisi KPK biasanya berada pada posisi pertama atau kedua. (OL-6)
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari (RW), diduga menerima aliran dana melalui tiga perusahaan
KPK menemukan uang suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai disimpan dalam safe house. Enam tersangka sudah ditetapkan, penyidikan masih berlangsung.
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka baru dalam kasus gratifikasi eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan menyita ratusan aset.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
ICW menyoroti dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat kunjungan ke Sulsel. Fasilitas dari OSO dinilai berpotensi melanggar aturan
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.
Wana Alamsyah mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi terlihat dari masih berulangnya kasus korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.
Seharusnya, APIP mampu mendeteksi sejak dini adanya persyaratan tender yang diskriminatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved