Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH pihak mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meresmikan langsung Pabrik Biodeisel Haji Isam. Pasalnya, Haji Isam terindikasi memiliki masalah kasus korupsi pejabat pajak dan diduga bermain mata dengan pejabat pajak berkaitan dengan nilai pajak perusahaannya.
Koordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai langkah Jokowi menunjukkan inkonsistensi pemberantasan korupsi di Tanah Air. Upaya dan komitmen pemberantasan korupsi di era Jokowi dinilai lemah hal tersebut terjadi lantaran presiden sebagai simbol negara memiliki relasi yang sangat harmonis dengan pihak swasta yang terindikasi memiliki masalah hukum.
"Bisa dibilang, Presiden tidak memiliki minat terhadap upaya pemberantasan korupsi karena isu utama presiden selalu berkutat pada soal ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja," ungkap Adnan saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/10).
Adnan menilai mustahil bahwa presiden tidak mengetahui kasus hukum yang sedang dialami oleh Haji Isam. Menurut Adnan, presiden memiliki kekuatan besar yang bisa digunakan untuk mendorong pemberantasan korupsi ataupun sebaliknya.
Baca juga : Ironis, 86% Koruptor yang Ditangkap KPK Lulusan Perguruan Tinggi
"Karena fondasi ekonomi jadi rapuh karena ditopang oleh kelompok bisnis yang bermasalah dari sisi governance," ungkapnya.
Adnan menyayangkan langkah Jokowi yang memberi akses bagi seseorang yang terindikasi masalah perpajakan dan korupsi untuk berkontribusi membangun ekonomi.
"Bagaimana mungkin satu negara dibangun ekonominya oleh para aktor yang terindikasi bermasalah," ungkapnya.(OL-7)
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Budi mengatakan, ada sejumlah orang yang perannya masih diulik penyidik dalam kasus ini. Mereka yang diawasi mulai dari pejabat sampai pihak swasta.
HH ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023
Jaksa AS mengungkap skema pengaturan skor besar-besaran di basket perguruan tinggi (NCAA). Melibatkan puluhan pemain dan taruhan hingga ratusan ribu dolar.
ICW menilai wacana Pilkada dipilih DPRD tidak beralasan dan berpotensi mengancam demokrasi serta membuka kembali ruang politik transaksional.
Pemulihan aset negara bukan sekadar menyita lalu melelang. Terdapat proses panjang dan penuh kendala hukum yang harus dilalui aparat.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memamerkan uang rampasan negara dan hasil denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan.
KPK akan menelaah laporan ICW dan Kontras soal dugaan pemerasan oleh 14 orang bintara, dan 29 orang perwira Polri, dengan nilai mencapai Rp26,2 miliar selama 2020-2025
KPK memiliki mandat penuh berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK untuk mengusut aparat penegak hukum (APH) yang melakukan korupsi.
Wana juga mengkritik keras langkah KPK yang cenderung menyerahkan berkas jaksa yang terjaring OTT kepada Kejaksaan Agung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved