Sabtu 25 September 2021, 23:00 WIB

DPR: Demokrasi Tak Berarti Sembarangan Berpendapat

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
DPR: Demokrasi Tak Berarti Sembarangan Berpendapat

Antara
Asrul Sani

 

DEMOKRASI memberi ruang bagi semua warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat di muka umum. Namun hal itu harus tetap dalam bingkai hukum, khususnya dengan menghindari fitnah serta kerugian pihak lain.

"Konsekuensi dari demokrasi dan negara hukum itu memang di satu sisi ada hak untuk menyampaikan pendapat. Namun di sisi lain terbukanya kemungkinan kebebasan berpendapat itu diuji dari sisi hukum dengan suatu proses hukum ketika kebebasan berpendapat itu dianggap masuk ke area reputasi orang lain," ujar Anggota Komisi III Arsul Sani kepada Media Indonesia, Sabtu (25/9).

Ia mengatakan, pengujian pendapat di hadapan hukum dilakukan ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) terhadap aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. "Kasus laporan LBP terhadap dua aktivis itu sebaiknya kita lihat dalam perspektif seperti itu," tegasnya.

Wakil Ketua MPR RI ini juga mengatakan kasus ini mesti dituntaskan secara adil. Caranya dengan dimulai lewat mediasi kedua belah pihak sebelum proses penanganan ke ranah pidana dimulai. "Nah untuk keseimbangannya maka hemat saya laporan LBP kepada polisi atas dugaan pencemaran nama baik atau penistaan melalui sarana UU ITE diambil sebagai momentum bagi penegak hukum atau Polri untuk mengupayakan penyelesaian kasus tersebut dengan pendekatan keadilan restoratif. Artinya Polri memprosesnya dengan terlebih dahulu melakukan langkah-langkah mediasi antara pelapor dengan terlapor," paparnya politisi PPP itu 

Publik perlu mendukung Polri, lanjut politisi PPP ini, untuk mengedepankan penerapan keadilan restoratif dalam kasus ini. "Soal laporannya sendiri tidak usah secara berlebihan dipersoalkan bahwa kok pejabat negara menjadi antikritik dan sebagainya. Sebab yang paling penting adalah bagaimana publik bersama-sama bisa mendorong agar kasus seperti ini bisa terselesaikan dengan pendekatan restoratif," pungkasnya. (OL-8)

 

Baca Juga

Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Lin Che Wei Diduga Intervensi Kebijakan Ekspor CPO di Kemendag Sejak Januari 2022

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 18 Mei 2022, 21:03 WIB
Febrie mengatakan Lin Che Wei tidak berada di struktur formal Kemendag. Namun, dia punya peran kuat untuk mengatur kebijakan terkait izin...
Freepik.com

Kongres Advokat Indonesia Gelar Rakernas Akhir Mei Mendatang

👤Rahmatul Fajri 🕔Rabu 18 Mei 2022, 20:52 WIB
“Advokat KAI akan berkumpul untuk merumuskan mimpi besar para advokat melalui Rakernas KAI Tahun 2022,” kata...
DOK Pribadi.

Kemendagri Tekankan Pentingnya Transformasi Pengelolaan Arsip Instansi Pemerintah

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 18 Mei 2022, 20:24 WIB
Pengelolaan arsip di instansi pemerintah harus ditangani secara khusus mengingat pemindahan ibu kota negara baru akan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya