Sabtu 25 September 2021, 23:00 WIB

DPR: Demokrasi Tak Berarti Sembarangan Berpendapat

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
DPR: Demokrasi Tak Berarti Sembarangan Berpendapat

Antara
Asrul Sani

 

DEMOKRASI memberi ruang bagi semua warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat di muka umum. Namun hal itu harus tetap dalam bingkai hukum, khususnya dengan menghindari fitnah serta kerugian pihak lain.

"Konsekuensi dari demokrasi dan negara hukum itu memang di satu sisi ada hak untuk menyampaikan pendapat. Namun di sisi lain terbukanya kemungkinan kebebasan berpendapat itu diuji dari sisi hukum dengan suatu proses hukum ketika kebebasan berpendapat itu dianggap masuk ke area reputasi orang lain," ujar Anggota Komisi III Arsul Sani kepada Media Indonesia, Sabtu (25/9).

Ia mengatakan, pengujian pendapat di hadapan hukum dilakukan ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) terhadap aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. "Kasus laporan LBP terhadap dua aktivis itu sebaiknya kita lihat dalam perspektif seperti itu," tegasnya.

Wakil Ketua MPR RI ini juga mengatakan kasus ini mesti dituntaskan secara adil. Caranya dengan dimulai lewat mediasi kedua belah pihak sebelum proses penanganan ke ranah pidana dimulai. "Nah untuk keseimbangannya maka hemat saya laporan LBP kepada polisi atas dugaan pencemaran nama baik atau penistaan melalui sarana UU ITE diambil sebagai momentum bagi penegak hukum atau Polri untuk mengupayakan penyelesaian kasus tersebut dengan pendekatan keadilan restoratif. Artinya Polri memprosesnya dengan terlebih dahulu melakukan langkah-langkah mediasi antara pelapor dengan terlapor," paparnya politisi PPP itu 

Publik perlu mendukung Polri, lanjut politisi PPP ini, untuk mengedepankan penerapan keadilan restoratif dalam kasus ini. "Soal laporannya sendiri tidak usah secara berlebihan dipersoalkan bahwa kok pejabat negara menjadi antikritik dan sebagainya. Sebab yang paling penting adalah bagaimana publik bersama-sama bisa mendorong agar kasus seperti ini bisa terselesaikan dengan pendekatan restoratif," pungkasnya. (OL-8)

 

Baca Juga

Ist/MasDem

Saan Mustopa: Militansi dan Kemampuan Politik Prasyarat Menang di Pemilu

👤Reza Sunarya 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 12:45 WIB
Saan Mustopa berharap kader partai untuk membangun loyalitas dan militansi seluruh anggota partai menjelang pemilihan umum (Pemilu) tahun...
ANTARA/ISMAR PATRIZKI

Cak Imin: Jadi Anggota DPR Ini Jalan Tol

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 12:01 WIB
Disampaikan Cak Imin saat siaran langsung melalui aplikasi TikTok dengan influencer Benjamin Adhisurya atau yang dikenal dengan nama Iben...
Ist

Terlalu Jauh Tuduh Erick Maju Jadi Capres dalam Pilpres 2024

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 11:35 WIB
Menurut pandangan Direktur LPIPB Monisyah, apa yang sedang dikerjakan Erick Thohir tegak lurus dengan visi Presiden Joko...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Bongkar Transaksi Narkoba Rp120 Triliun

Para anggota sindikat narkoba juga kerap memanfaatkan warga yang polos untuk membantu transaksi dari dalam ke luar negeri dan sebaliknya.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya