Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMPROV Provinsi (Pemprov) Bengkulu, akan merumahkan 2.000 orang tenaga honorer pada November 2023.
PENGGAJIAN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan memangkas anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penghapusan tenaga honorer akan berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran di Provinsi Bengkulu.
Anggota Satpol PP se-Sumsel meminta Komisi I DPRD Sumsel agar dapat mengusulkan kepada pemerintah segera mengangkat ribuan honorer menjadi ASN.
SEBANYAK 700 guru di Sidoarjo, Jawa Timur diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemkab Sidoarjo.
SEBANYAK 1.800 tenaga kontrak daerah (TKD) di Kabupaten Manggarai Barat, NTT terancam kehilangan pekerjaan.
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) rencana penghapusan tenaga honorer.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Selatan akan terus berupaya memperjuangkanpegawai honorer.
Mendagri Tito Karnavian menitipkan pesan agar para bupati memanfaatkan forum rakernas sebagai wadah untuk menyuarakan segala persoalan yang ada di daerah.
Total kebutuhan ASN PPPK Guru sebanyak 970.410 formasi. Namun, pemerintah daerah (pemda) baru mengajukan 343.631 formasi atau sepertiganya saja.
PEMERINTAH Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, masih menunggu petunjuk tentang penghapusan tenaga honorer.
Pemerintah secara resmi menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan mulai 28 November 2023. Untuk jangka panjang, kebijakan ini dinilai positif.
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terus menenangkan para pengawai non-ASN di lingkungan pemerintahan menyusul rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023.
Guna menerapkan kebijakan itu pada tahun depan, Pemprov DKI membutuhkan aturan yang lebih teknis agar serempak dan sesuai dengan keinginan pemerintah pusat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menganalisa beban kerja bagi 1.800 pegawai Non-ASN yang tercatat.
Nato juga berharap kepada Pemerintah agar lebih memperhatikan nasib para eks HK-II yang tersisa untuk diangkat menjadi PPPK.
PEMKAB Bandung Barat, Jawa Barat mengarahkan tenaga kerja kontak (TKK) dan honorer mengikuti program Petani dan Peternak Zilenial.
TENAGA honorer di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, harap-harap cemas dengan wacana kebijakan penghapusan honorer pada 2023.
Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah agar tenaga kesehatan yang berstatus honorer dan non-ASN diberikan hak yang layak dan pantas.
LEGISLATOR anggota Komisi IX DPR Dewi Aryani, meminta Kemenkes segera melakukan pemuktahiran data honorer tenaga kesehatan (nakes) di setiap Kabupaten/Kota secepatnya
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved