Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEBANYAK 700 guru di Sidoarjo, Jawa Timur diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemkab Sidoarjo. Petikan SK PPPK diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Sidoarjo Subandi saat apel di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Kamis (23/6).
Subandi mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK yang telah menjadi bagian dari aparatur sipil negara (ASN). Capaian tersebut, kata Subandi, hendaknya disyukuri dengan menjalankan amanah sebaik-baiknya. Semangat dan kinerja dalam menjalankan kewajiban sebagai pelayan publik harus terus ditingkatkan.
"Pengangkatan menjadi PPPK hendaknya harus disyukuri dengan cara bekerja dan beribadah lebih giat karena di luar sana banyak sekali masyarakat yang bercita-cita berada di posisi saudara saat ini, namun tidak semua orang memperoleh kesempatan tersebut," kata Subandi.
Ia juga berpesan pada mereka untuk terus meningkatkan dan menunjukan kualitas diri sebagai seorang ASN. Core values ASN Berakhlak harus diwujudkan, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
"Tunjukkan kinerja terbaik, dedikasi dan loyalitas dalam bekerja untuk memberikan pelayanan publik yang bermutu. Teruslah belajar, memperbaiki diri, dan mengembangkan potensi, karena tugas dan tanggung jawab yang kita emban ke depan, akan semakin berat," tegas Subandi.
Di akhir sambutannya Subandi berpesan kepada PPPK untuk segera mempelajari dan memahami visi misi dan program kerja prioritas Pemkab Sidoarjo. Ia meminta untuk melakukan kerjasama serta koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, sehingga dapat memperlancar dan menyukseskan program kerja pemerintah. (OL-15)
Chaidir menjelaskan selain lurah, jajaran kelurahan juga ada yang dilakukan proses BAP dengan kemungkinan pencopotan.
Guna menerapkan kebijakan itu pada tahun depan, Pemprov DKI membutuhkan aturan yang lebih teknis agar serempak dan sesuai dengan keinginan pemerintah pusat.
Menurut jaksa, pemotongan uang itu dilakukan terdakwa seorang untuk memperkaya diri. Total uang yang dikorupsi oleh terdakwa sebesar Rp1.236.005.184.
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
SANDI Butar-Butar, pelapor dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran, mempertanyakan perkembangan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kota Depok.
Tenaga honorer dihapus agar dapat memberikan kepastian kerja kepada honorer dan status honorer sering terkait dengan harapan menjadi PNS.
Pelamar terbanyak di Tasikmalaya mengincar posisi sebagai tenaga pendidikan
Kami datang untuk meminta kepastian terkait teman-teman yang sudah lolos seleksi PPPK, namun belum mendapatkan penempatan bekerja,
Pemkab Taskmalaya telah menyiapkan anggaran Rp 80 miliar yang bersumber dari APBD untuk PPPK pada 2024.
Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan mengingatkan para PNS dan PPPK di lingkungan Pemkab Purwakarta untuk bisa melayani masyarakat dengan baik.
Permintaan pada guru honorer itu ditindaklanjuti DPRD dengan beraudiensi bersama Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian di Pendopo, Jumat (14/3).
Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk menghadirkan kepemimpinan digital. Ketiganya adalah struktur digital, kompetensi digital, dan digital culture.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved