PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) rencana penghapusan tenaga honorer. Karena itu, hingga saat ini Pemkab Cianjur belum menyiapkan skenario yang jadi solusi seandainya rencana kebijakan itu jadi diterapkan.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Cianjur, Heri Farid, menuturkan Pemkab Cianjur masih meraba-meraba langkah yang akan diambil terhadap kebijakan rencana tersebut. Artinya, secara aturan belum ada skema antisipasi dampak dari rencana kebijakan itu.
"Memang belum ada juklak atau juknis kaitan dengan skema nanti seperti apa kaitan rencana pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer," terang Heri, Selasa (22/6).
Di daerah, sebut Heri, tentu akan mengikuti berbagai arahan skema dari pemerintah pusat. Utamanya solusi bagi para tenaga honorer.
"Kita belum tahu apakah nanti tenaga honorer ini akan dialihkan jadi apa. Intinya kita belum ada petunjuk teknisnya seperti apa terhadap kebijakan tersebut," ungkapnya.
Heri tak menafikan keberadaan tenaga honorer dibutuhkan di lingkungan Pemkab Cianjur. Terlebih, saat ini kondisi jumlah pegawai mengalami krisis kerena terus berkurang. "Jelas kami sangat terbantu dengan tenaga honorer," ucapnya.
Terutama, jelasnya, tenaga honorer pada sektor pendidikan. Sejauh ini di Kabupaten Cianjur sendiri kekurangan jumlah guru yang cukup banyak. "Kita kekurangan guru hampir di semua tingkatan pendidikan, baik SD ataupun SMP," pungkasnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Cecep S Alamsyah, meyakini rencana penghapusan tenaga honorer hanya sebuah istilah. Artinya, pemerintah pusat sudah mengkaji efek yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut.
"Penghapusannya mungkin dalam tanda petik. Saya menduga penghapusan itu hanya istilah saja. Kami juga yakin pusat sudah memikirkan solusi bagi kawan-kawan honorer," terang Cecep, belum lama ini.
Cecep tak memungkiri keberadaan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Cianjur masih sangat dibutuhkan. Karena itu, lanjutnya, Pemkab Cianjur memikirkan juga nasib para tenaga honorer seandainya rencana tersebut jadi diterapkan.
"Kami di Pemkab Cianjur dan tentunya sesuai arahan-arahan dari pusat, ada solusi alternatif untuk pemecahan efek dari kebijakan ini. Opsi opsinya kita menunggu petunjuk dari pemerintah pusat," ungkapnya. (OL-15)
